.webp)
Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). DPR hendak mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria.
Audiensi digelar di ruang Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto serta Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman dan Panggah Susanto juga mengikuti audiensi. Terlihat perwakilan KPA juga hadir dalam ruang rapat. KPA beranggotakan 139 organisasi, mulai organisasi petani, nelayan, hingga masyarakat adat, dengan tujuan mendorong negara menjalankan reforma agraria sesuai mandat konstitusi Pasal 33 UUD hingga UU Pokok Agraria.
Audiensi juga diikuti perwakilan pemerintah, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Kepala KSP Muhammad Qodari.
"Selamat datang di Dewan Perwakilan Rakyat," kata Dasco. Dasco kemudian menyerahkan kepada perwakilan KPA untuk menyampaikan pernyataan.
Dalam keterangan tertulisnya, KPA menyampaikan gelombang kemarahan rakyat disebabkan oleh persoalan mendasar adanya ketimpangan penguasaan tanah dan sumber-sumber produksi yang dikuasai oleh kelompok elit ekonomi dan politik. Menurut KPA, ketimpangan itu telah menciptakan kesenjangan sosial ekonomi.
"Di saat kehidupan rakyat yang semakin miskin akibat kehilangan tanah, kehilangan lapangan kerja oleh PHK massal, rakyat masih saja diperas dengan pajak yang mencekik, pencabutan subsidi, dan naiknya harga kebutuhan dasar," kata KPA dalam keterangan tertulis.
"Di tengah kepahitan ini, rakyat dipertontonkan dagelan elite politik dan orang superkaya di Indonesia yang terus saja melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kehidupan pribadi dan kelompok, tanpa peduli kepentingan rakyat secara luas," imbuhnya.
KPA pun menyampaikan ada 24 permasalahan struktural agraria. Salah satunya, ketimpangan penguasaan tanah semakin parah serta pengusiran warga desa dari tanah garapan, pemukiman, dan kampungnya.
(amw/gbr)
