.webp)
Staf Khusus Menteri BPN/Kepala Bappenas, Sukmo Harsono, menyebut pengesahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 355 triliun menutup celah program tersebut digantikan. Sukmo menyebut program ini memerlukan perbaikan karena sejumlah kasus keracunan di daerah.
"Disahkannya anggaran Rp 335 T oleh DPR menutup celah agar program ini digantikan BLT," ujar Sukmo dalam pesannya kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPR, melalui rapat paripurna pagi tadi, mengetok UU APBN Tahun 2026 di mana alokasi anggaran untuk salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mencapai Rp 335 T. Program ini di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN). Sukmo menyebut kualitas dari program MBG harus terus ditingkatkan.
"Bila DPR sudah setuju maka kini tanggung jawab bagi BGN untuk terus memperbaiki kinerja SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di daerah-daerah agar pola layanan dan pembuatan makanan makin higienis dan tetap mengutamakan nilai gizi serta menjaga jaminan halal serta potensi makanan tercemar dan menjadi penyebab sakit perut," ujar Sukmo.
Pemerintah, katanya, tidak menyurutkan cita-cita untuk mempersiapkan generasi emas yang sehat, cerdas dan bebas stunting. Dia menyarankan agar MBG melibatkan puskesmas sebagai tenaga tambahan dalam rangka supervisi berkala.
"Saya menyarankan agar Puskesmas atau tenaga kesehatan di daerah dijadikan tenaga tambahan untuk mensupervisi dapur MBG, dan saya juga menyarankan ada tim supervisi yang secara berkala menilai dampak pertumbuhan ekonomi lokal dampak adanya MBG di daerah tersebut," ujar Dubes Panama 2020-2025 itu.
Simak juga Video: Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti
