.webp)
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) buntut kekacauan yang terjadi terkait jual bali dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Ia mendorong opsi lain penyediaan MBG bagi siswa.
Ia awalnya mengkritik kekacauan penentuan titik dapur MBG. Dia menyebut indikasi adanya jual beli memang nyata terjadi di lapangan.
"Saya sudah sering mendengar permasalahan yang agak lumayan kacau di lapangan terkait dengan penentuan titik, bahkan ada indikasi jual beli oknum, ada oknum-oknum yang jual beli terhadap titik dapur di berbagai wilayah, dan ini masalah yang tidak bisa dibiarkan," kata Charles saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai apa yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Nurhadi terkait dapur MBG bukan sesuatu yang mengada-ada. Menurutnya, itu fakta yang terjadi terkait dapur-dapur MBG.
"Karena kami juga dapat laporan terkait hal serupa bahwa ada penyedia SPPG atau calon penyedia SPPG yang ditawari oleh oknum tertentu untuk menebus titik-titik SPPG itu, jadi memang ada di lapangan terjadi kekacauan penentuan titik SPPG. Karena itu bersamaan dengan berbagai permasalahan lain seperti keracunan makanan dan lain lain, saya mendorong pemerintah untuk memikirkan opsi dalam hal program MBG ini," ucap dia.
Charles lantas memberikan opsi memasak MBG di sekolah masing-masing. Menurtnya, opsi ini bisa menghindari praktik jual beli dapur MBG hingga keracunan MBG.
"Yang pertama bisa mengembangkan ini atau mengembalikan pola penyediaannya ke sekolah masing-masing, ke dapur sekolah atau kantin sekolah, sehingga tidak ada lagi oknum yang bisa melakukan jual beli atau transaksi titik-titik lokasi dapur MBG," jelasnya.
"Dengan misal menggunakan pola sekolah itu maka makanan yang disajikan akan jauh lebih segar dan aman disajikan untuk anak-anak sekolah, karena makanan tersebut pasti dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, dibandingkan dengan sekarang, pola dapur sentralistis ini makanan dipersiapkan sejak jam 23.00, dimasak jam 03.00 pagi, jam 07.00 pagi di-packing, mungkin jelang siang hari baru dimakan anak anak kita, sehingga risiko kontaminasi pasti tinggi karena jeda waktu cukup panjang," sambung dia.
Selain itu, ia juga mengusulkan opsi lebih mudah yakni dengan memberikan uang kepada orang tua murid untuk menyiapkan MBG kepada anak-anaknya. Ia yakin orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.
"Atau Pemerintah melakukan pola lain yang jauh lebih simpel, yaitu memberikan uang kepada keluarga atau kepada orang tua murid untuk sediakan makanan bagi anak-anaknya, karena saya berkeyakinan tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya, gitu kan," tutur dia.
"Jadi kembali ke pertanyaan awal, memang sitem yang dianut pemerintah saat ini sangat rumit dan rentan disalahgunakan, khususnya penentuan titik, karena itu ya tadi, saya dorong pemerintah pertimbangkan opsi opsi lain, kembali ke dapur sekolah atau memberi uang ke orang tua murid untuk membelanjakan sendiri apa yang mereka rasa terbaik untuk anaknya," imbuh dia.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tanggapan atas temuan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait proses mekanisme pengajuan dapur MBG.
Nanik membeberkan, sebelumnya proses pengajuan itu diawali dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun kini berubah jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, baru membangun dapur MBG.
"Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur," kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).
Lihat juga Video: Ratusan Siswa Keracunan MBG dalam Sepekan, Apa Kata BPOM?
