.webp)
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan Kementerian Transmigrasi tidak akan mengirimkan calon warga transmigran kalau tidak ada permintaan dari pemerintah daerah (Pemda). Hal itu bertujuan untuk mencegah tumpang tindih di kawasan transmigrasi.
"Kalau tidak ada permintaan dari pemerintah daerah, maka tidak ada program pengiriman calon warga transmigrasi," kata Viva Yoga di acara peletakan batu pertama pembangunan Gereja GKI Imanuel Muari Oransbari, Papua Barat, Rabu (17/9/2025).
Viva mengatakan meskipun ada permintaan, pemda harus memastikan lahan untuk kawasan transmigrasi bersifat clean and clear. Hal itu bertujuan agar warga transmigran terhindar dari masalah di masa mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan pemerintah daerah itu juga harus menyediakan lahan yang bersifat clean and clear. Artinya tidak tumpang tindih dengan kawasan transmigrasi dengan kawasan kehutanan dan tidak tumpang tindih dengan korporasi," tuturnya.
Menurut Viva, langkah itu juga sebagai upaya untuk memberikan kepastian hak atas warga transmigrasi. Sehingga warga transmigran bisa turut berkontribusi terhadap pengembangan daerah.
"Bersifat clean and clear karena kita menginginkan warga transmigrasi itu harus terjamin hak atas tanah," jelasnya.
Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengatakan langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. Serta sebagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI.
Selain itu, kehadiran warga transmigran juga sebagai upaya akulturasi budaya dan meningkatkan kesadaran cinta Tanah Air.
"Amanat dari Bapak Presiden dengan berdirinya Kementerian Transmigrasi, ini satu untuk menjaga NKRI yang kedua untuk mengentaskan kemiskinan," tutupnya.
Simak juga Video 'Kisah Endang, Suku Jawa Transmigran di Papua Barat':
