.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, diantar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat hendak rapat kerja dengan Komisi I DPR. Sjafrie menilai hal itu sebagai bentuk soliditas eksekutif dan legislatif.
"Oh, saya atas nama pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan-TNI, tentunya perlu memelihara soliditas dan hubungan kerja yang bagus antara pemerintah dengan legislatif, di mana Profesor Sufmi Dasco adalah Wakil Ketua DPR di bidang polkam (politik keamanan) sehingga saya perlu mengomunikasikan hal-hal yang perlu menjadi atensi secara nasional," kata Sjafrie di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Sjafrie mengatakan makna pertemuan dengan Dasco di DPR sebagai bentuk soliditas. Sjafrie mengatakan telah lama mengenal Dasco sesama sebagai politikus Partai Gerindra.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco, selain Pak Dasco sendiri merupakan satu teman yang cukup lama, sebelum dia ada di DPR saya sudah mengenal dia," kata Sjafrie.
Sjafrie menyampaikan sejumlah atensi dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) terhadap DPR. Salah satunya terkait aset negara yang tak boleh diambil, termasuk kehormatan terhadap kedaulatan negara.
"Kita, saya menyampaikan poin-poin yang menjadi perhatian dari TNI, apa saja yang menyangkut aset ya, asetnya negara tidak boleh diambil begitu saja untuk kepentingan komersial. Saya harus jaga," ungkap Sjafrie.
"Kemudian otoritas-otoritas itu harus menghormati kedaulatan negara. Ini saya sampaikan kepada DPR secara nasional agar supaya menjadi perhatian dari DPR," imbuhnya.
Sjafrie mengajukan anggaran untuk Kemhan dan TNI 2026 sebesar Rp 187,1 triliun. Sjafrie menyebutkan anggaran itu diperuntukkan bagi pembangunan kekuatan TNI hingga membayar gaji pegawai.
"Saya didampingi Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan baru saja menyampaikan proposal akhir dari anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp 187.100.000.000.000 (Rp 187,1 triliun)," kata Sjafrie di DPR.
