KNPI Anggap Resolusi PBB untuk Palestina Seperti DNA Konferensi Asia Afrika 1955

Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufiq Lubis membahas terkait suara 142 negara yang mendukung Resolusi Kemerdekaan Palestina di Majelis Umum PBB. Menurutnya, jumlah tersebut bukan sekadar angka statistic ataupun kemenangan simbolik, tapi bukti nyata sebuah fenomena geopolitik yang sering kali luput dari perhatian, solidaritas Asia-Afrika yang dilahirkan di Konferensi Bandung 1955.

"Apa yang dimulai sebagai persaudaraan antar bangsa yang baru merdeka di dua benua, kini telah bertransformasi menjadi kekuatan moral yang bersuara lantang melawan ketidakadilan di semua kontinental, dengan isu Palestina sebagai ujian utamanya. Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa menyerukan kemerdekaan penuh bagi Palestina dan keanggotaan nya di PBB bukanlah sebuah peristiwa yang berdiri sendiri," kata Tantan dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Tantan berpendapat resolusi PBB tersebut sebagai puncak gunung es dari sebuah perjuangan diplomasi yang panjang. Tak hanya itu, menurutnya resolusi tersebut manifestasi modern dari semangat yang dilahirkan hampir tujuh dekade lalu di Kota Bandung, Indonesia yaitu Dasasila Bandung.

"Resolusi ini adalah sebuah 'kemenangan diplomatik' bersejarah bagi Palestina dan solidaritas Global South, sebuah cerminan implementasi prinsip-prinsip Dasasila Bandung yang nyata, sekaligus sebuah pengingat yang keras tentang tantangan yang masih menghadang dalam arsitektur multilateral global. Dasasila Bandung adalah fondasi, Komitmen pada Prinsip-prinsip universalitas seperti penghormatan pada kemanusiaan, kedaulatan, hak menentukan nasib sendiri, dan perlawanan terhadap kolonialisme menjadi DNA gerakan solidaritas Asia Afrika ini," ucap dia.

"Pada masa lalu, DNA ini dimanifestasikan dalam dukungan untuk kemerdekaan Namibia, melawan apartheid di Afrika Selatan, dan perlawanan terhadap imperialisme dan Kolonialisme. Hari ini, gen yang sama berevolusi," lanjutnya.

Ia lantas membahas suara negara-negara yang sebelumnya diam terhadap nasib Palestina. Menurutnya, berbagai negara seperti Amerika Latin dan Karibia, wilayah yang memiliki sejarah panjang melawan dominasi asing, mulai bersuara atas apa yang terjadi di sana.

"Negara-negara seperti Brasil, Argentina, Kolombia, dan Chili telah menjadi pendukung vokal Palestina. Mereka melihat dalam perjuangan rakyat Palestina cerminan dari perjuangan nenek moyang mereka sendiri," tegas Tantan Yang Merupakan Founder dari Asian African Youth Government.

Lebih lanjut, Tanta menyebut semangat yang sama juga mulai muncul di belahan bumi Eropa. Kini, mulai muncul suara pembeda atas nasib Palestina.

"Bahkan di Eropa, blok tradisional yang sering dianggap sejalan dengan kebijakan Barat, muncul suara-suara pembeda. Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Slovenia adalah contoh negara yang telah mengambil langkah langkah progresif dalam pengakuan terhadap negara Palestina. Mereka mewakili suara hati nurani Eropa yang melihat konflik ini bukan dari kacamata politik kekuatan lama, tetapi dari perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional," tutur dia.

Meski momentum ini sangat positif, lanjut dia, optimisme harus dibarengi dengan realisme. Beberapa tantangan besar masih menghadang seperti Veto Power di Dewan Keamanan PBB.

"Dukungan 142 negara di Majelis Umum masih harus berhadapan dengan realitas politik Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat, dengan hak vetonya, telah secara konsisten memblokir langkah-langkah yang dianggapnya tidak sejalan dengan kepentingan Israel. Tanpa perubahan kebijakan AS, keanggotaan penuh Palestina di PBB akan sulit terwujud," imbuh dia.

Selain itu, ia menyebut ada juga persoalan fragmentasi politik internal Palestina. Perpecahan antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza melemahkan posisi tawar Palestina. "Sebuah pemerintah yang bersatu dan representatif adalah syarat mutlak untuk negosiasi yang efektif. Untuk itu, DPP KNPI Menyerukan Persatuan Fatah dan Hamas sebagai sebuah kewajiban, perlu kebesaran hati dan kebijaksanaan dari masing masing pimpinan kedua kelompok tersebut," pungkas dia.

Kemudian, yang ketiga aspek kebijakan Pemerintah Israel yang radikal, pemerintah koalisi Israel saat ini dianggap sebagai yang paling kanan dalam sejarah negara itu, dengan beberapa menteri yang secara terang-terangan menentang keberadaan negara Palestina.

Simak Video 'PBB Sebut Bencana Kelaparan di Gaza Seharusnya Bisa Dicegah':