Pimpinan Komisi I DPR Ingatkan Hal Ini terkait Video Prabowo di Bioskop

Matius Alfons Hutajulu - detikNews
Senin, 15 Sep 2025 07:19 WIB
Foto: dave laksono (Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memberi tanggapan soal video Presiden Prabowo Subianto dengan capaian-capaiannya tayang di bioskop sebelum film dimulai. Dave menghargai sorotan publik atas video tersebut.

"Saya menghargai perhatian publik terhadap dinamika komunikasi pemerintah, termasuk soal penayangan video sosialisasi di ruang-ruang komersial seperti bioskop," kata Dave saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

Dave menilai wajar ketika masyarakat beragam merespons langkah pemerintah dalam mensosialisasikan capaian Presiden Prabowo. Menurutnya, kritik berarti membuka ruang adanya evaluasi dari cara pemerintah berkomunikasi.

"Kami di Komisi I DPR RI juga mencermati bahwa ruang publik, termasuk media sosial, menunjukkan beragam respons. Ini adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Kritik dan apresiasi adalah bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah-apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik, atau justru menimbulkan pertanyaan dan resistensi," ucapnya.

Ia pun mendorong agar sosialisasi yang dilakukan pemerintah jangan sampai menimbulkan kesan politisasi di ruang publik. Jangan sampai, lanjut dia, pesan yang disampaikan pemerintah justru kontraproduktif.

"Komisi I DPR RI mendorong agar setiap bentuk sosialisasi dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik, dan tetap menjaga sensitivitas sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga kontekstual dan tidak menimbulkan persepsi yang kontraproduktif," ujar dia.

"Kami juga mengingatkan bahwa ruang publik, baik fisik maupun digital, adalah milik bersama. Maka, kehati-hatian dalam memilih medium, waktu, dan narasi menjadi sangat penting agar komunikasi pemerintah tidak menimbulkan polarisasi, melainkan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara," lanjut dia.




(maa/imk)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork