.webp)
Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan TNI tidak bisa melaporkan kreator konten, Ferry Irwandi, atas dugaan pencemaran nama baik. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pencemaran nama baik itu korbannya yang harus melaporkan itu adalah individu, bukan institusi. Saya kira clear masalah itu," kata Yusril dilansir detikSulsel, Kamis (11/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril juga menyampaikan pihak TNI sekadar berkonsultasi dengan pihak kepolisian terkait pencemaran nama baik. Ia menyebut pihak kepolisian sudah menjawab hal tersebut.
"TNI itu berkonsultasi dengan kepolisian apakah bisa institusi itu melapor sebagai korban, tapi sudah dijawab oleh pihak kepolisian," tutur Yusril.
Meski demikian, Yusril mempersilakan jika ingin menempuh upaya hukum lain di luar dari dugaan pidana pencemaran nama baik. Pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berlaku.
"Kalau ada langkah-langkah hukum yang mau ditempuh silakan saja, tapi bukan dengan delik pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik itu kan kasusnya adalah individu," jelas Yusril.
Baca berita lengkapnya di sini.
Tonton juga video "Yusril Buka Opsi Restorative Justice Tersangka Demo Ricuh di Makassar" di sini:
(maa/gbr)
