.webp)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak Kepala Dinas Sosial, Kepala Sekolah Rakyat, dan Koordinator Kab/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) se-DIY dan Jateng mendukung terselenggaranya Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan saat Konsolidasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Kita sudah koordinasi ya, ada Kepala Sekolah, ada Kepala Dinas Sosial, sebagian dari Jawa Tengah, sebagian dari DIY. Yang ingin kita lakukan satu koordinasi, agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini terus makin solid, makin baik. Seluruh tantangannya bisa dicarikan solusi," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).
Lebih lanjut, dia menambahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan yang telah berlangsung di 100 titik pertama telah berlangsung dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah saya ingin sampaikan sekali lagi, secara umum di 100 titik yang sudah beroperasi, baik sekali pelaksanaanya," katanya.
Saat memberikan arahan di hadapan Para Kadinsos, Kepsek Sekolah Rakyat, dan Koordinator Kab/Kota Program PKH se-DIY dan Jateng, Gus Ipul menyampaikan Kemensos tidak bisa bekerja sendirian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Saya ingin mari kita punya pandangan yang sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ke depan. Kerja bersama itu dampaknya lebih nyata daripada sendiri-sendiri," imbuhnya.
Gus Ipul menambahkan Presiden Prabowo Subianto mempunyai target yang realistis dalam pengentasan kemiskinan, yaitu nol persen kemiskinan ekstrem di 2026 dan di bawah 5 persen kemiskinan untuk 2029.
"Maka itu saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian mari kita kerja sama, kolaborasi. Kekuatan kita ini pada kolaborasi," ucapnya.
Gus Ipul menekankan ada tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus ditindaklanjuti bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para stakeholder lainnya, dalam rangka mencapai target pengentasan kemiskinan.
Mandat tersebut terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan penyaluran Bantuan Sosial.
Gus Ipul menjelaskan Presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN mengamanatkan penggunaan data tunggal sebagai acuan seluruh program bantuan dan pemberdayaan, baik di pusat maupun daerah.
"Maka Presiden mengingatkan mulai dari data dulu, ketika saya dipanggil untuk dilantik jadi Menteri, dia mengatakan saya andalkan Kementerian Sosial untuk konsolidasi data, tapi yang diberi mandat untuk mengolah data adalah BPS," jelasnya.
DTSEN harus menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan, agar pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran.
"Maka Kementerian Sosial tidak lagi mengolah data dan daerah juga tidak boleh mengolah data sendiri-sendiri. Tidak boleh lagi Bupati, Gubernur punya data sendiri," ujarnya.
Arahan selanjutnya adalah terkait Sekolah Rakyat, berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.
"Untuk itu, saya ingin Bapak-Ibu sekalian kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin agar penyelenggaraan sekolah rakyat ini menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan didirikannya sekolah rakyat," tutur Gus Ipul.
Mandat terakhir adalah terkait bansos tepat sasaran, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp 500 triliun untuk subsidi dan bansos di 2025. Namun ditengarai sebagian belum tepat sasaran, sehingga diperlukan komitmen bersama antarpemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Simak juga Video Update Pelaksanaan Sekolah Rakyat, Mensos: Sudah Stabil
