.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung kebijakan perizinan tenaga medis dan kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Layanan MPP tersebut merupakan one roof system pelayanan publik yang terinspirasi dari inovasi di negara Georgia.
Tito menjelaskan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara KemenPAN-RB dengan Kemendagri yang telah dibangun sejak lama. Saat ini, telah banyak daerah yang menerapkannya.
"Masih kami dorong terus daerah-daerah lain. Yang terbaik salah satunya adalah yang di Badung dan Gianyar. Kalau kita lihat ini, Banyuwangi juga bagus," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa, (9/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Tito pada acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota melalui MPPDN di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar yang mampu memodifikasi MPP untuk dikemas lebih santai dan informal sehingga diminati masyarakat alih-alih seperti suasana perkantoran. Selain itu, petugas yang melayani juga menerapkan pelayanan prima.
Tito berharap kiprah MPP tersebut dapat ditiru oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda) lainnya. Dengan begitu, pelayanan berlangsung cepat, efektif, dan mampu menghindarkan potensi korupsi.
"Karena semuanya CCTV, transparan, bayarnya pun hanya di outletnya bank yang sudah ada. Nah, ini yang akan di-riding oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka perizinan ini," kata dia.
Lebih lanjut, dia menyebut tantangan dalam mengoptimalkan MPP perlu terus dipacu termasuk sisi sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, terutama pada pelayanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, secara khusus, Tito meminta dukungan dari Kemenkes untuk membantu daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah terutama terkait penguatan MPP. Menurutnya, Kemenkes dapat memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas perizinan di bidang kesehatan MPP, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Terima kasih banyak. Kami siap, Kemendagri mendukung sepenuhnya perizinan menggunakan untuk tenaga medis dan kesehatan, menggunakan Mal Pelayanan Publik yang bukan hanya fisik, tapi yang digital," tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan itu Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
Usai sambutan, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh Mendagri, MenPAN-RB, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, serta Kepala BSSN. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan.
Lihat juga Video: Kesiapan RI Bantu Palestina: Kirim Pasukan Perdamaian-Tenaga Medis
