.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya untuk mewujudkan kebijakan dan program pembangunan bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan mendorong ketersediaan satu data valid yang dapat diakses bersama.
"Dibutuhkan program pembangunan dengan pijakan yang kuat dan terukur bagi para penyandang disabilitas, sehingga dibutuhkan data yang benar-benar valid dan dapat diakses semua pihak," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).
Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengungkapkan data penyandang disabilitas masih tersebar di berbagai kementerian menyebabkan program inklusi disabilitas tidak tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara angka, Data Badan Pusat Statistik pada 2024 mencatat lebih dari 17,8 juta warga Indonesia adalah penyandang disabilitas. Sepertiga dari jumlah penyandang disabilitas tersebut belum menamatkan pendidikan dasar. Selain itu, partisipasi kerja penyandang disabilitas di tanah air hanya 23,94%.
"Berbagai upaya untuk mewujudkan data tunggal yang benar-benar valid bagi penyandang disabilitas harus segera dilakukan," ujarnya.
Dia mengatakan untuk mewujudkan data tunggal terkait disabilitas dalam skala nasional harus mendapat dukungan semua pihak terkait, baik pemangku kepentingan serta masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
"Karena dalam merealisasikan data tunggal nasional tidak semata pencatatan administrasi, lebih dari itu juga mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam," tuturnya.
Dia berharap upaya untuk mewujudkan data tunggal yang valid berskala nasional terkait disabilitas, mulai dari perencanaan, dukungan dana, hingga eksekusi pendataan di lapangan dapat dipersiapkan secara matang.
"Agar data yang dihasilkan kelak benar-benar valid dan mencerminkan kondisi para penyandang disabilitas di Tanah Air yang diharapkan bisa menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan program pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Tanah Air," tutupnya.
Simak juga Video: Wamen PPPA Minta 2% Kaum Difabel Bisa Bekerja di Pemerintahan
