Koalisi Masyarakat Sipil mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait rentetan kericuhan yang meluas beberapa waktu lalu. Koalisi Masyarakat Sipil menduga ada keterlibatan militer dalam kerusuhan ini.
Adapun Koalisi Masyarakat Sipil merupakan gabungan dari beberapa LSM. Beberapa di antaranya yakni Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI hingga Setara Institute. Dalam pernyataannya, Koalisi menilai mestinya kegiatan menyampaikan pendapat tidak diwarnai dengan tindakan represif hingga jatuhnya korban.
"Sudah seharusnya negara melindungi ekspresi kebebasan itu, dan bukan malah melakukan tindakan represif yang bahkan berakibat jatuhnya korban jiwa. Tindakan eksesif negara itu perlu diproses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, guna memberikan keadilan bagi korban," kata Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya, Senin (8/9/2025).
Koalisi menilai kerusuhan ini masih menyisakan pertanyaan publik. Salah satunya terkait dugaan keterlibatan militer.
"Kami memandang dinamika kekinian masih menyisakan sejumlah pertanyaan publik, khususnya terkait dengan adanya dugaan keterlibatan militer dalam gejolak sosial yang terjadi. Dalam beberapa dokumentasi foto dan video yang beredar," jelasnya.
Koalisi menjelaskan bahwa dalam hal ini TNI telah membantah keterlibatan anggotanya. Apalagi, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita juga telah menjelaskan bahwa keberadaan anggota TNI di lapangan ialah untuk pengamanan, bukan perusakan.
Namun, Koalisi menilai hal ini tetap keliru. Sebab, tugas BAIS ialah mendukung TNI sebagai alat pertahanan.
"Namun demikian, kami menilai keterlibatan BAIS di lapangan bersama massa aksi, adalah tindakan yang salah dan keliru. Sebagai institusi intelijen militer, seharusnya BAIS bekerja untuk mendukung TNI sebagai alat pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dengan kapasitas mereka sebagai intelijen tempur, bukan tugas BAIS untuk terlibat menangani aksi unjuk rasa, atau sekedar ada di lapangan bersama massa demonstran," tuturnya.
Berdasarkan hal ini, Koalisi mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas atas pengusutan kasus kerusuhan ini.
"Lebih jauh, merespons dugaan-dugaan tersebut di atas, kami mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta independen, untuk mengurai masalah ini secara terang benderang, guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi," tegasnya.
Koalisi juga berharap tim ini diisi oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil. Tugas tim ini ialah untuk mengurai dugaan keterlibatan militer.
"Salah satu tugas tim adalah mengurai informasi tentang dugaan keterlibatan militer dalam rangkaian peristiwa, yang berujung pada terjadinya gejolak sosial dan kekerasan," lanjutnya.
(rdp/fjp)