Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR menegakkan supremasi sipil. Tuntutan itu masuk dalam paket 17+8 aspirasi yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat, dengan tiga poin di antaranya menyoroti peran TNI dan pentingnya supremasi sipil.
Dirangkum detikcom, Sabtu (6/9/2025), pentingnya supremasi sipil itu salah satunya disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan Cipayung Plus, setelah menemui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9).
Ketua BEM UPNVJ Kaleb Otniel Aritonang mengatakan tuntutan 17+8 yang viral bergema di media sosial telah disampaikan ke Istana. Kaleb menyebut Mensesneg Prasetyo telah menerima aspirasi tersebut.
"Tadi sudah sampaikan oleh kawan-kawan yang masuk dalam dengan Pak Mensesneg dan Pak Mendikti bahwasannya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesneg pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini 17+8," ujar Kaleb.
"Dan kami, sekali lagi BEM SI kerakyatan, juga menekankan bahwasanya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme karena seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak, seperti itu," imbuhnya.
Ketum PB-HMI Bagas Kurniawan menegaskan pemerintah harus bersungguh-sungguh membenahi seluruh institusi. Dia mendorong institusi pemerintah berjalan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat.
"Dan yang kedua, tentunya kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik dan membuat institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak," kata Bagas.
(amw/dhn)