Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya berjanji akan transparan terkait tunjangan hingga fasilitas yang didapat anggota Dewan. Mereka akan melibatkan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi yang dilakukan.
Hal ini menindaklanjuti tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada lembaga legislatif baru-baru ini. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Dasco, didampingi oleh Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
"DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan: a. daya listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," ujar Dasco dalam konferensi pers dengan awak media di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).
Dasco menyebut transparansi hingga keterlibatan masyarakat akan menjadi komitmen ke depannya. Adapun komitmen itu ditandatangani langsung oleh seluruh pimpinan di DPR RI.
"DPR RI kan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," ungkap Dasco.
Selain itu, DPR akan mengevaluasi total kebijakan yang dikatakan terutama dalam hal fasilitas yang didapat oleh anggota. Termasuk moratorium kunjungan ke luar negeri terhitung sejak 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
"Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan serta hal-hal lain," ungkapnya.
Tonton juga video "Mahasiswa Unpad Gelar Demo di DPR, Tagih 17 Tuntutan Rakyat" di sini:
(dwr/gbr)