Deadline 17 Tuntutan, PAN Dukung Transformasi DPR-Hapus Tunjangan Rumah

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mengatakan pihaknya berkomitmen dengan 17 tuntutan rakyat terhadap lembaga legislatif yang digaungkan belakangan ini di media sosial. PAN menyebut sepakat menghapus tunjangan rumah DPR RI.

"Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi DPR menjadi lembaga legislatif yang lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel. Hasil pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi menunjukkan adanya semangat yang sama untuk memperbaiki diri dan menjadikan DPR lebih baik ke depan," kata Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan kepada wartawan, Jumat (5/9/2025).

Putri Zulhas menilai gerakan tuntutan 17+8 merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada DPR RI. Ia menyebut hal ini harus dihargai dan menjadi introspeksi bagi anggota Dewan.

"Aspirasi ini harus dihargai dan dijadikan bahan introspeksi bersama agar DPR semakin dekat dengan rakyat," ujarnya.

PAN menyatakan setuju dengan penghentian tunjangan rumah bagi anggota DPR. Pun di dalamnya termasuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

"Fraksi PAN telah mendorong penghentian tunjangan rumah dan fasilitas bagi anggota DPR berstatus non-aktif melalui mekanisme resmi DPR RI. Selain itu, Fraksi PAN juga mengusulkan moratorium kunjungan kerja luar negeri," katanya.

Adapun dalam 17 tuntutan rakyat yang ramai di media sosial, ada sejumlah permintaan kepada DPR. Tertulis di sana tugas DPR RI pada poin 3-5, di antaranya:

- Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Tonton juga video "Janji-janji DPR Usai Gelombang Aksi Demonstrasi" di sini: