.webp)
Sejumlah aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat '17+8' atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR. Parlemen diminta membuktikan seluruh tuntutan masyarakat sipil secara konkret.
Penyerahan dilakukan oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, terdiri dari Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez. Penyerahan di gerbang Pancasila kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Penyerahan tuntutan 17+8 diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum diserahkan ke DPR, tuntutan rakyat 17+8 ini viral di media sosial (medsos), disampaikan oleh sejumlah aktivis hingga influencer Tanah Air. Tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.
Tuntutan ini bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat'. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam. Tuntutan 17+8 ini diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir 5 September 2025.
 Abigail dkk serahkan 17+8 tuntutan rakyat ke DPR. (Kurniawan/detik) |
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya sudah bicara, tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh aktivis hingga influencer turut dibahas dalam pertemuan pimpinan fraksi di DPR.
"Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8," kata Dasco setelah menerima audiensi dengan badan eksekutif mahasiswa hingga anggota kepemudaan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).
Isi Lengkap Tuntutan 17+8
17+8 Tuntutan Rakyat
Tenggat waktu 5 September 2025
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
 Koalisi sipil yang beranggotakan Jerome Polin, Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Ferry Irwandi, hingga Fathia Izzati membawa dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Andhika Prasetia/detikcom) |
Dalam 1 tahun, tenggat waktu 31 Agustus 2026
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan.
- Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor.
- Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.
Minta Bukti Konkret DPR
Sejumlah aktivis hingga influencer yang menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat, turut meminta DPR membuktikan secara konkret dan tak hanya sekadar janji dalam mewujudkan tuntutan tersebut.
"Hari ini, kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata 'akan', dengan kata-kata 'meminta'. Kami ingin bukti konkret," kata salah satu influencer, Abigail Limuria.
Abigail menjelaskan bahwa tuntutan terbuka ini telah disebarluaskan di media sosial. Abigail yakin pemerintah dan anggota Dewan sudah memantau 17+8 tuntutan.
"Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin, itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat. Dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah, mereka pasti sudah aware," jelasnya.
Abigail dkk sudah menyampaikan 17+8 tuntutan melalui beragam jalur informasi. Pada Kamis (4/9), 17+8 tuntutan secara formal itu diboyong ke DPR diserahkan ke anggota Dewan.
 Koalisi sipil yang beranggotakan Jerome Polin, Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, Ferry Irwandi, hingga Fathia Izzati membawa dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Andhika Prasetia/detikcom) |
"Pada akhirnya kemarin, pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspons oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya," lanjutnya.
Sementara itu, Andhyta F. Utami atau Afu membeberkan di balik 17+8 tuntutan rakyat ini akhirnya tersusun. Afu mengungkapkan 17+8 tuntutan rakyat ini muncul dari kekecewaan dan rasa duka pubik melihat situasi kericuhan yang terjadi.
"11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat," tutur Afu.
"Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini semua tidak seharusnya terjadi," sambungnya.
Sedangkan Fathia Izzati menilai bila 17+8 tuntutan rakyat tidak dibuktikan oleh DPR, maka publik akan menilai dengan sendiri. Fathia mengatakan aktivis bersama influencer hanya kepanjangan tangan dari suara publik.
"Ya kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami, tapi dari rakyat, karena ini balik lagi cuman perpanjangan tangan suara rakyat," imbuh dia.
Tonton juga video "Andovi-Jerome Dkk Serahkan Tuntutan 17+8 ke DPR RI" di sini:
