Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 5,6 triliun. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membangun pos pantau atau National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik wilayah Indonesia.
"Penambahannya (anggaran) itu sekitar Rp 5,6 triliun kita minta tambah," kata Kepala Bakamla Laksamana TNI Irvansyah usai rapat dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Irwansyah mengatakan NMSS itu perlu dibangun untuk memudahkan Bakamla dalam mendeteksi pergerakan kapal di laut. Khususnya, kata dia, di wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bakamla akan membangun 35 stasiun, 35 titik di seluruh Indonesia tersebar yang nantinya akan menjadi 70 titik," katanya.
"Sementara kita minta 35 titik dulu yang akan dilengkapi dengan radar, kamera dan sarana patroli yang kecil, drone dan kapal-kapal kecil untuk patroli," sambung dia.
Selain itu, nantinya setiap pos akan dilengkapi alat untuk mengintegrasikan pengawasan dari Bakamla dengan instansi keamanan laut lain. Dia pun berharap pembangunan 35 NMSS dapat berjalan lancar.
"Ada tiga zona di Bakamla, zona barat di Bakamla, kemudian zona tengah di Manado, zona timur di Ambon. Kita bagi tiga itu, kemudian bisa terlaksana semua dan anggarannya bisa diturunkan semua," tuturnya.
Lihat juga Video: BPOM Minta Tambahan Anggaran Rp 2,6 T, Tak Mau Kasus Gagal Ginjal Akut Terulang