BPOM Usul Tambah Anggaran Rp 2,6 T, Ada untuk MBG hingga Penuntasan TBC

BPOM Usul Tambah Anggaran Rp 2,6 T, Ada untuk MBG hingga Penuntasan TBC

Anggi Muliawati - detikNews
Rabu, 03 Sep 2025 12:38 WIB
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar (Averus Al Kautsar/detikHealth)
Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran Rp 2,6 triliun. Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk intervensi program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penuntasan TBC.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Diketahui, pagu indikatif BPOM saat ini Rp 2,24 triliun.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran sebagai berikut, satu untuk intervensi utama pada program prioritas Presiden, kebutuhan kami yaitu Rp 838 miliar, kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dengan kegiatan teknis pengawasan obat dan makanan Rp 1,6 triliun, dan kegiatan dukungan manajemen Rp 192 miliar. Jadi total kebutuhan kami, yaitu Rp 1,87 triliun," ujar Taruna.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Taruna menjelaskan rencana intervensi utama terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di antaranya pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan program keluarga harapan, penyelenggaraan digitalisasi pendidikan, swasembada pangan, penuntasan penanganan TBC, peningkatan kualitas rumah sakit, dan keberlanjutan pembangunan IKN.

ADVERTISEMENT

Adapun usulan anggaran untuk MBG sebesar Rp 676 miliar. Kemudian penyelenggaraan program keluarga harapan Rp 6,4 miliar. Penyelenggaraan digitalisasi pendidikan sebesar Rp 12 miliar, swasembada pangan Rp 22 miliar, dan penuntasan TBC usulan anggaran Rp 61 miliar.

"Total kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan belanja kegiatan teknis BPOM 2026 dan intervensi utama terhadap program prioritas Presiden adalah sebesar Rp 2,6 triliun," sambungnya.

"Usulan kebutuhan tambahan anggaran sesuai dengan rincian output teknis pengawasan obat dan makanan anggaran 2026. Ini sangat rasional, yaitu untuk kebutuhan teknis pengawasan obat dan makanan, yaitu Rp 1,5 miliar, sementara untuk kebutuhan kegiatan dukungan manajemen yaitu Rp 186 miliar," tuturnya.

Tonton juga video "Ultimatum BPOM Setelah Temuan Klinik Stem Cell Ilegal di Magelang" di sini:

(amw/gbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads