.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI, Kapolri hingga Kepala BIN. Tugas diberikan untuk menjaga stabilitas nasional usai sejumlah kericuhan dan penjaran terjadi.
Prabowo menekankan Polri dan TNI untuk tetap solid, bekerja sama, dan tugas menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Tugas diberikan dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum," kata Menhan.
Dia mengatakan Prabowo meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak pihak yang melanggar hukum. Terutama, katanya, bagi pelaku kerusuhan yang mengancam keselamatan pribadi.
"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman," ujarnya.
TNI dan Polri, kata Sjafrie, akan bersikap tegas terhadap semua hal yang bisa mengganggu keamanan, ketertiban, serta kedaulatan. Dia mengatakan Prabowo juga memberikan arahan kepada Kepala BIN M Herindra.
"Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Presiden pada kesempatan pertama bila terjadi dinamika di lapangan," ucap Sjafrie.
Dia juga mengatakan Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait situasi terkini. Dia mengatakan solidaritas dari seluruh aparat di pusat dan daerah merupakan kebutuhan dalam situasi saat ini.
"Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintahan di daerah, serta mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan rakyat. Oleh karena itu, ini adalah kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat, baik pemerintah pusat maupun daerah," ujarnya.
Dia mengatakan Panglima TNI dibantu oleh Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU untuk memelihara keamanan di wilayah nasional. Serta, katanya, melakukan pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang digunakan tidak sesuai ketentuan.
"Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah nasional," ujarnya.
