Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari para Ketua Umum (Ketum) partai politik terkait sejumlah anggota DPR RI yang dinonaktifkan keanggotaannya di lembaga legislatif lantaran pernyataan yang keliru. Prabowo menyebutkan sejumlah Ketum partai politik telah mengambil langkah tegas menyikapi aspirasi dari masyarakat.
"Dalam rangka mencapai apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas kepada anggota DPR masing-masing terhitung sejak Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR-nya masing-masing yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Prabowo juga menerima laporan dari pimpinan DPR RI jika akan ada pencabutan kebijakan yang melukai hati rakyat. Ia menyinggung soal besaran tunjangan anggota dewan termasuk moratorium kunjungan ke luar negeri.
"Kemudian para pimpinan DPR, menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja keluar negeri," tambahnya.
Prabowo menyebutkan anggota yang keliru dalam bersikap akan dicabut dari keanggotaan DPR RI. Ia menekankan supaya anggota DPR RI lebih peka dan selalu berpihak kepada rakyat.
"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI," ujar Prabowo.
"Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat," imbuhnya.
Simak Video: Tunjangan Anggota DPR Bakal Dicabut!
Simak Video: Mari Sampaikan #AspirasiTanpaAnarki
(dwr/imk)