.webp)
Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas imbas demo buruh di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Lalu lintas bus TransJakarta yang mengarah ke Slipi dimasukkan ke Tol Dalam Kota (Dalkot).
"Saat ini sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas di depan DPR. TransJakarta juga sudah tidak bisa dilintasi di depan DPR, sehingga jalur busway sementara kita alihkan untuk masuk ke dalam tol terlebih dahulu nanti keluarnya di off-ramp Slipi Jaya," jelas Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pengalihan arus dilakukan mulai dari kolong flyover dekat Jakarta International Conventions Center (JICC). Kendaraan yang mengarah ke depan gedung DPR RI dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda.
"Kendaraan-kendaraan yang dari arah Cawang mengarah ke DPR saat ini sudah kita alihkan sementara ke arah Gerbang Pemuda atau jalan yang mengarah ke GBK," tutur Robby.
Dia menjelaskan pengendara yang ingin menuju ke arah Slipi maupun ke arah Jakarta Barat, bisa berputar arah di depan Hotel Mulia lalu naik ke jalan layang dan masuk ke arah Bendungan Hilir. Dari sana, pengendara bisa mengambil alih jalur ke arah Pejompongan untuk tembus ke Slipi.
"Jadi kalau masyarakat yang mau mengarah ke Jakarta Barat bisa kami sampaikan untuk melewati jalan Sudirman-Thamrin atau menuju ke Pejompongan, Benhil, dan Karet Bivak," jelasnya.
Dia memastikan sampai saat ini penutupan hanya dilakukan di ruas jalan arteri. Sementara akses tol dalam kota sejauh ini masih bisa dilintasi.
"Hanya berlaku di jalan arteri. Untuk arah sebaliknya sementara belum ada penutupan sama sekali masih sangat normal," imbuh dia.
Seperti diketahui, sejak pukul 10.00 WIB tadi, sejumlah kelompok buruh sudah mulai melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Total ada 6 tuntutan yang mereka sampaikan.
Adapun 6 tuntutan dalam demo buruh hari ini sebagai berikut:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikkan PTKP menjadi Rp. 7.500.000 per bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.
Simak juga Video: Ribuan Buruh Demo di DPR, Jalan Gatsu Arah Slipi Ditutup
