.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti rendahnya penggunaan transportasi publik di Ibu Kota. Dari total 20,2 juta perjalanan per hari, baru sekitar 22,19 persen warga yang memanfaatkan angkutan umum.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Apel Kolaborasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). Rano menegaskan peralihan moda ke transportasi publik harus terus didorong agar Jakarta bisa keluar dari kemacetan.
"Pemanfaatan transportasi publik masih perlu ditingkatkan. Dari 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru sekitar 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum," kata Rano.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini menunjukkan pentingnya mendorong peralihan moda ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang," lanjutnya.
Rano menjelaskan permasalahan macet di Jakarta berawal dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan. Ia mengatakan data dari Polda Metro Jaya menunjukkan pertumbuhan kendaraan di Jakarta rata-rata mencapai 2,7 persen per tahun, sementara pertumbuhan ruas jalan hanya 0,01 persen.
"Akibatnya, volume kendaraan semakin menekan ruang jalan yang ada. Jika peralihan ke angkutan umum tidak diperkuat, masalah akan semakin kompleks," ujarnya.
Menurutnya, kemacetan tak hanya mengganggu mobilitas, tapi juga merugikan perekonomian, pariwisata, dunia usaha, hingga kesehatan masyarakat. Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 bahkan mengungkap kerugian akibat macet di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun, setara 4 persen PDB wilayah tersebut.
"Studi Bapenas dan JUTPI II pada tahun 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama," tuturnya.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI mulai mengandalkan teknologi melalui penerapan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis AI yang sudah dipasang di 65 dari 321 persimpangan. Sistem ini terbukti mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen.
"Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," ucapnya.
"Selain itu, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui mandala quick response memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time berbasis GEI atau Geographic Information System terintegrasi dengan CCTV milik Pemprov Jakarta," imbuhnya.
Simak juga Video: Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?
