Kericuhan pecah saat demo di kawasan depan gedung DPR/MPR Jakarta pada 25 Agustus 2025. Wakil Menteri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo berencana memanggil pihak TikTok hingga Meta untuk membahas penyebaran konten palsu yang diduga memicu kericuhan demo.
"Saya pribadi, tadi sama Pak Dirjen juga, saya hubungi. Yang pertama, saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi," kata Angga kepada wartawan dikutip, Rabu (27/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angga menyoroti konten yang dibuat palsu di media sosial hingga menyulut kebencian. Kata Angga, aspirasi yang seharusnya bisa disampaikan dengan baik menjadi bias karena digiring oleh konten-konten palsu yang sengaja menebar fitnah dan kebencian.
"Fenomena disinformasi fitnah dan kebencian (DFK) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi," kata Angga.
"Nah ini yang kita dorong kepada platform. Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga sudah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini nggak benar, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka udah langsung di-take down," ujar Angga.
Menurut Angga, platform media sosial memiliki andil untuk menindak konten palsu. Angga mengatakan pihaknya tidak ingin demokrasi dicederai konten palsu.
"Di sini kita tekankan sekali lagi kepada platform untuk juga memiliki sistem untuk menindak ini. Kita nggak mau demokrasi kita dicederai dengan hal-hal yang palsu gitu lho. Dibilangnya tadi misalnya ada bakar di sini, ternyata riilnya tidak ada kan. Itu kadang-kadang mungkin gerakan yang di tahun kapan dibikin terus dinarasikan," ujar Angga.
Angga menyebut take down di sebuah platform media sosial bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Akan tetapi, katanya, kebebasan itu tetap harus berada dalam koridor yang benar.
"Di-take down dalam hal ini tolong digarisbawahi ya. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi. Tapi kan tadi dari teman-teman terprovokasi dari konten-konten yang sebenarnya tidak real di lapangan. Ini yang kita dorong gitu lho," ujarnya.
Seperti diketahui, demo 25 Agustus lalu di DPR ricuh. Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, para peserta demo sempat mendekati mobil pengurai massa. Peserta demo juga sempat melakukan aksi pelemparan barang ke arah polisi. Atas tindakan ini, polisi meresponsnya dengan semprotan air dari water cannon.
"Bapak/Ibu ini sudah tidak kondusif banyak pelajar, anak-anak kami. Kami bubarkan, karena aksinya sudah tidak kondusif," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo dari atas mobil pengurai massa.
Dari sisi gerbang barat DPR, ketegangan antara aparat dengan pendemo juga terjadi. Berdasarkan laporan tim detikcom yang berada di lokasi, polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Atas tindakan ini, banyak orang termasuk para pedagang asongan berhamburan menjauh menuju Palmerah. Dalam peristiwa ini, polisi juga terlihat mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai provokator.
Atas aksi demo ini, beberapa jalur lalu lintas sempat direkayasa. Polisi mengalihkan arus kendaraan menuju Slipi dialihkan sementara ke Jalan Gerbang Pemuda lalu ke Jalan Bendungan Hilir untuk kemudian berbalik ke arah Slipi.
Simak juga Video KPAI: TikTok Jadi Sumber Informasi Cepat Dorong Pelajar Ikut Demo