Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyesalkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam perkara dugaan pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ia mengatakan kasus pemerasan itu sangat mengganggu iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi.
"Kami menyesalkan terjadinya kasus ini. Dugaan adanya praktik pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan perizinan tentu sangat mengganggu iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang tertekan," kata Charles kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).
Charles berharap peristiwa yang menjerat Noel menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Ia mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.
"Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Komisi IX mendukung penuh langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Charles.
Ia menyebutkan posisi pergantian Noel sepenuhnya kewenangan dari Presiden Prabowo Subianto. Legislator PDIP ini berharap pengganti Noel ke depannya harus berintegritas dan profesional.
"Terkait pengisian jabatan, perlu kami tegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian anggota kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Bukan ranah Komisi IX untuk mengusulkan nama pengganti," ujar Charles.
"Namun tentu kami berharap siapa pun yang nantinya ditugaskan dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi serta berintegritas demi perbaikan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia," tambahnya.
(dwr/ygs)