.webp)
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) berpeluang menjadi kementerian. Hal itu bisa saja terjadi dalam pembahasan revisi UU Haji.
"Cukup besar," kata Marwan soal kemungkinan BP Haji jadi kementerian baru di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marwan berbicara potensi revisi UU Haji dirampungkan bulan ini. Dia menyebut pihak Arab Saudi sudah mendesak RI mengambil kepastian terkait area tenda Arafah yang akan ditempati jemaah haji Indonesia tahun 2026.
"Kita sudah dalam keadaan darurat nih karena Saudi sudah mendesak kita segera untuk mengambil kepastian area Arafah itu di mana," ujar Marwan.
Dia mengatakan Kementerian Agama dan BP Haji sama-sama memberi usulan terkait persoalan itu. Sebagai informasi, UU Haji saat ini masih mengatur penyelenggaraan haji berada di Kementerian Agama.
"Nah, sementara UU-nya nggak ada, ini Kementerian Agama menyodori usulan, BPH menyodori usulan, kan pusing nih Komisi VIII karena itu kita harus selesaikan di Agustus ini," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkap adanya usulan BP Haji dijadikan kementerian khusus mengurusi haji dan umrah. Adies menyebut usulan ini ditujukan agar tidak memberatkan Kemenag.
"Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Adies mengakui penyelenggaraan haji dan umrah kerap bermasalah. Alasan ini disebut juga mendasari usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
"Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri, yang khusus mengawal, dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umrah, jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia," ujarnya.
Simak juga Video 'KPK Ungkap Ada Fee 2.600-7.000 USD ke Kemenag di Kasus Kuota Haji':
