Legislator PAN Minta Kementerian ESDM Tindak Tambang Ilegal di Pulau Gebe

Legislator PAN Minta Kementerian ESDM Tindak Tambang Ilegal di Pulau Gebe

Matius Alfons Hutajulu - detikNews
Kamis, 14 Agu 2025 11:38 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno
Foto: Eddy Soeparno (Dok.MPR RI)
Jakarta -

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, meminta Direktorat Penegakan Hukum Kementerian ESDM menindak tambang ilegal di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Gebe, Maluku Utara. Ia memastikan DPR RI akan mendukung penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan penambangan ilegal di pulau kecil tersebut.

Eddy Soeparno awalnya membahas penambangan ilegal beberapa waktu lalu di pulau-pulau kecil di sekitar Raja Ampat. Ia menyebut perusahaan tambang itu kini sudah dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto

"Masih segar di ingatan kita terkait penambangan di pulau-pulau kecil di sekitar Raja Ampat, di mana atas kebijakan Pak Presiden kemudian dilakukan penghentian kegiatan penambangan atau cabutan izin yang sudah dikeluarkan, karena memang melanggar ketentuan perangkat hukum terkait penambangan di pulau-pulau kecil Indonesia dengan batasan 2.000 hektare," kata Eddy Soeparno saat dihubungi, Kamis (14/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eddy pun menyebut penambangan di Pulau Gebe juga perlu ditindak. Terlebih, kata dia, jika penambangan di pulau kecil tersebut melanggar ketentuan.

ADVERTISEMENT

"Karena itu, jika ternyata Pulau Gebe juga ternyata ada kegiatan penambangan yang dilakukan dan itu melanggar ketentuan baik itu dari aspek kegiatan penambangannya itu sendiri, yang kemudian tidak sesuai tata kelola pertambangan dan tata kelola lingkungan, ataupun pada dasarnya sudah melanggar penambangan di pulau-pulau kecil, tentu kita memiliki Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian ESDM yang langsung bisa menindak kegiatan tersebut," ucap dia.

Eddy memastikan Komisi XII DPR akan mendukung langkah pemerintah membereskan tambang-tambang ilegal di pulau-pulau kecil. Ia juga mendorong adanya evaluasi kegiatan penambangan di seluruh pulau kecil di Indonesia.

"Kami di DPR RI tentu akan lakukan pengawasan, tidak hanya Pulau Gebe, tapi pulau-pulau lain juga yang masuk kategori pulau kecil di mana saat ini masih dilakukan penambangan, karena itu secara holistik saya kira perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan penambangan di seluruh pulau-pulau kecil yang saat ini masih berjalan di Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, Pulau Gebe terletak di bagian timur Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk terumbu karang, hutan tropis, dan satwa endemik seperti kuskus. Pulau ini berstatus pulau kecil sesuai UU No 27 Tahun 2007 sehingga masuk kategori kawasan yang dilarang untuk aktivitas pertambangan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, laporan warga dan lembaga lingkungan menyebutkan adanya penambangan nikel yang merambah lahan adat, hutan, hingga pesisir. Aktivitas tersebut diduga menyebabkan deforestasi, pencemaran laut, dan penurunan hasil tangkapan ikan. Isu ini sempat viral di media sosial dengan tagar #SavePulauGebe, mendorong desakan kepada pemerintah untuk menghentikan operasi tambang dan menindak pelakunya.

Simak juga Video: Tak Berizin, Pertambangan Pasir di Pulau Citlim Riau Dihentikan KKP

(maa/gbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads