Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berencana menguasai wilayah Gaza. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah menilai Indonesia bisa melakukan koordinasi dengan perkumpulan negara yang mendukung Palestina.
"Bagi Indonesia, yang dapat dilakukan adalah berkinerja bersama OKI, GNB, dan Liga Arab, dan sesama negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, guna merancang sebuah resolusi yang sangat kuat di Majelis Umum PBB," kata Rezasyah kepada wartawan, Sabtu (9/8/2025).
"Intinya, menghindarkan dunia dari kehancuran akibat tingginya potensi Israel menggunakan senjata nuklir. Berkinerja dengan E.10, yakni 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, guna juga merancang sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB," tambahnya.
Selanjutnya, Rezasyah juga menilai PBB seharusnya dilakukan reformasi agar tidak mudah diperalat Amerika Serikat (AS) dan Israel. Keanggotaannya, katanya, harus diisi negara-negara yang bisa mewakili masing-masing kriteria umat di dunia.
"Karena itu, Dewan Keamanan hendaknya diperluas keanggotaannya, dengan memasukkan negara-negara kunci," katanya.
Berikut kriteria masing-masing negaranya:
- Perwakilan peradaban Hindu, yang dapat diwakili India, dengan jumlah penduduk terbesar di dunia saat ini.
- Perwakilan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Untuk kategori ini, terbuka peluang bagi Indonesia dan Pakistan.
- Perwakilan peradaban Islam. Untuk ini terbuka peluang bagi Mesir, Iran, Saudi Arabia, dan Turki.
- Perwakilan Asia, Afrika dan Latin Amerika. Untuk kategori ini, terbuka peluang bagi Brasil, Nigeria, dan Afrika Selatan.
- Kategori negara yang mampu membangun secara mandiri dan turut memelihara perdamaian dunia. Untuk kategori ini, terbuka peluang bagi Jepang, Jerman, dan Korea Selatan.
Sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer "mengambil alih kendali" Kota Gaza. Demikian disampaikan kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat (8/8).
Berdasarkan rencana untuk 'mengalahkan' Hamas di Jalur Gaza, pasukan Israel "akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran", demikian pernyataan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).
Kabinet keamanan--dengan suara mayoritas--mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.
"Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera," tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Simak juga Video 'Data WHO soal Jumlah Orang yang Tewas karena Malnutrisi di Gaza':
(azh/rfs)