Aksi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis sempat menuai polemik. Namun KPK menegaskan OTT tersebut bukan drama.
KPK menyebut OTT ini tentu didasari adanya perbuatan melawan hukum. KPK menyebut aksi OTT ini juga mendapatkan dukungan di wilayah Sulawesi Tenggara.
"Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa. Supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan drama tapi memang ada fakta-fakta perbuatannya," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK juga mendapat dukungan penuh para pihak, termasuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara," tambahnya.
Diketahui, awalnya NasDem, partai Bupati Koltim tersebut, membantah Abdul Azis terjaring OTT KPK. Saat KPK mengumumkan OTT tersebut, Abdul Azis masih muncul di Rakernas NasDem di Makassar, Kamis (7/8).
Abdul Azis menyebut dalam keadaan baik saat itu. Dia juga sempat berbicara soal drama dalam OTT tersebut.
"Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat," ungkap Azis saat konferensi pers di sela persiapan Rakernas NasDem di Makassar, dalam keterangannya, Kamis (7/8/25).
Sementara itu, Bendum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun Saroni meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum.
"Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya," tegas Ahmad dalam kesempatan yang sama.
(azh/azh)