.webp)
Aksi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis sempat menuai polemik. Namun KPK menegaskan OTT tersebut bukan drama.
KPK menyebut OTT ini tentu didasari adanya perbuatan melawan hukum. KPK menyebut aksi OTT ini juga mendapatkan dukungan di wilayah Sulawesi Tenggara.
"Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa. Supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan drama tapi memang ada fakta-fakta perbuatannya," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK juga mendapat dukungan penuh para pihak, termasuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara," tambahnya.
Diketahui, awalnya NasDem, partai Bupati Koltim tersebut, membantah Abdul Azis terjaring OTT KPK. Saat KPK mengumumkan OTT tersebut, Abdul Azis masih muncul di Rakernas NasDem di Makassar, Kamis (7/8).
Abdul Azis menyebut dalam keadaan baik saat itu. Dia juga sempat berbicara soal drama dalam OTT tersebut.
"Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat," ungkap Azis saat konferensi pers di sela persiapan Rakernas NasDem di Makassar, dalam keterangannya, Kamis (7/8/25).
Sementara itu, Bendum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Namun Saroni meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum.
"Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya," tegas Ahmad dalam kesempatan yang sama.
Ditangkap Setelah Rakernas
Akhirnya, Abdul Azis ditangkap terkait kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus rumah sakit itu. Abdul Azis ditangkap setelah Rakernas NasDem.
"Setelah selesai Rakernas," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika ditanya mengenai penangkapan Abdul Azis, Jumat (8/8).
Fitroh mengatakan Abdul Azis saat itu sedang menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa di Polda Sulawesi Selatan.
"Saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel," kata Fitroh.
Abdul diperkirakan tiba di gedung KPK, Jakarta, sore ini. Abdul ditangkap setelah acara Rakernas Partai NasDem.
"Jam 15.00 WIB insyaallah tiba di K4 (KPK)," katanya.
Abdul Azis Tiba di KPK
Abdul Azis yang telah diamankan sudah tiba di gedung KPK, Jakarta Selatan. Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/8/2025), Abdul tiba pada pukul 16.23 WIB.
Abdul terlihat mengenakan kemeja cokelat dan topi putih. Abdul hanya melambaikan tangan saat tiba dan langsung dibawa menuju ruang pemeriksaan.
Abdul merupakan salah satu pihak yang diamankan KPK dalam kasus ini. Abdul ditangkap setelah Rakernas NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan.
OTT itu terkait dengan dugaan suap DAK pembangunan rumah sakit. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan kegiatan OTT itu dilakukan di tiga lokasi, yaitu di Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
"Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan RS. Peningkatan kualitas atau status RS," kata Asep di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).
Surya Paloh Minta Fraksi di DPR Panggil KPK
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan kritik atas penangkapan Abdul Azis. Ia kini menginstruksikan jajarannya di DPR RI untuk memanggil KPK.
"Saya menginstruksikan Fraksi NasDem untuk minta agar Komisi III memanggil KPK dengar pendapat," kata Surya Paloh saat konferensi pers seusai pembukaan Rakernas NasDem di Hotel Claro Makassar, dilansir detikSulsel, Jumat (8/8).
Surya Paloh lantas mempertanyakan terminologi OTT yang digunakan KPK di balik penangkapan Abdul Azis. Dia berharap KPK bisa memberikan penjelasan agar ada satu kesepahaman.
"Agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini, bisa diperjelas oleh kita bersama," ucap Surya Paloh.
"OTT itu apa yang dimaksudkan? Supaya jangan ini bingung publik. Orang kena stempel OTT dulu. Itu juga tidak tepat, tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak dukung jalannya pemerintahan ini," tambahnya.
Dia lantas mencontohkan soal adanya pelaku tindak pidana ditangkap lebih dulu di satu lokasi tertentu. Dari hasil pengembangan tersebut, justru dilakukan penangkapan pihak lain di lokasi berbeda. "Ini kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus. Ini terminologi yang tidak tepat," imbuhnya.
Terlepas dari itu, Surya Paloh tetap menghormati proses hukum terhadap Abdul Azis. "Konsistensi sikap partai, penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum. Itu tidak akan mundur. Tidak akan deviasi di sana. Untuk satu dan lain hal," lanjut dia.
Simak Video 'Bupati Koltim Abdul Azis Tiba di KPK Usai Ditangkap di Sulsel':
