.webp)
Fraksi Golkar MPR RI menggelar sarasehan nasional terkait anggaran pendidikan di Tanah Air. Mereka akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto meminta agar anggaran pendidikan 2026 diprioritaskan untuk tingkat sekolah dasar, menengah, dan tinggi.
"Hasil dari kegiatan ini kami akan tulis surat secara resmi dengan kami berikan data-data yang ada. Sehingga kami berharap tahun 2026, anggaran pendidikan, mayoritas diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi," kata Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mekeng meminta anggaran sekolah kedinasan tak termasuk dalam anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2007.
"Jadi kami akan menyurat ke Pak Presiden karena minggu lalu kami bertemu dengan Ketua MPR pun, dia menanyakan, kenapa 20 persen anggaran pendidikan kita, tapi pendidikan kita kok tidak bagus?" ujar Mekeng.
"Kami minta anggaran kedinasan untuk tidak lagi diambil dari anggaran pendidikan. Karena itu sesuai dengan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Pasal 80. Yang kedua, keputusan MK Tahun 2007, itu sudah menghilangkan frasa di Undang-undang Sisdiknas Pasal 49, agar anggaran kedinasan tidak masuk di dalam anggaran pendidikan," sambungnya.
Mekeng menyebut berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 tentang anggaran pendidikan pun diprioritaskan pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Menurutnya, anggaran kedinasan semestinya tak masuk dalam lingkup dana pendidikan.
"Mereka (UU 1945 Pasal 31) tidak membahas tentang anggaran kedinasan. Kami tidak anti terhadap kedinasan. Kami minta kedinasan pun itu disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan," ujar Mekeng.
Mekeng mengatakan rekomendasi itu akan secepatnya dikirim ke Presiden. Ia berharap masukan ini bisa menjadi bahan pertimbangan.
"Nah, sesegera mungkin kalau ini sudah selesai, kami akan merumuskan ya segera mungkin, karena pemerintah kan sedang membahas," imbuhnya.
Simak juga Video 'Kata Hasan Nasbi soal Isu Munaslub Golkar Dikaitkan Istana':
(dwr/whn)
