.webp)
Fraksi Golkar MPR RI menggelar sarasehan terkait perumusan anggaran pendidikan. Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti 20 persen anggaran pendidikan dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang disebut belum terdistribusi dengan baik.
Hal itu disampaikan Mekeng dalam sarasehan nasional bertema 'Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045'. Mekeng menyoroti anggaran kedinasan pada 2025 yang mencapai Rp 104,5 triliun untuk 13 ribu siswa.
"Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 80, itu dijelaskan bahwa anggaran pendidikan, anggaran kedinasan tidak masuk di dalam anggaran pendidikan, jadi lengkap semuanya sebetulnya pendidikan kita ini sebetulnya tidak perlu, tidak karut-marut," kata Mekeng dalam sambutannya di gedung Nusantara IV MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mekeng menyebut di daerah pemilihannya (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT), infrastruktur di bidang pendidikan belum merata. Ia menyoroti anggaran pendidikan 2025 pada angka Rp 724 Triliun.
"Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tahun 2025 anggaran pendidikan kita Rp 724 triliun. Mungkin bisa dibuka ya itu, Rp 724 triliun itu ke mana saja? Setelah saya melakukan searching, anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hanya Rp 91,4 triliun," ujar Mekeng.
Ia menyebut anggaran Rp 91,4 triliun itu digunakan untuk menjangkau 64 juta siswa di RI. Sementara itu, katanya, anggaran untuk sekolah kedinasan mencapai Rp 104,5 triliun hanya diterapkan untuk 13 ribu siswa.
"Anggaran kedinasan untuk 13 ribu orang menggunakan Rp 104 triliun apa ini adil? 64 juta orang hanya dikasih Rp 91,4 triliun, 13 ribu orang anggaran kedinasan Rp 104 triliun. Ini angka angkanya jelas ini bisa dilihat. Anggaran kedinasan Rp 104,5 triliun itu cuma 13 ribu orang," ucapnya.
Mekeng menyebut anggaran untuk Kemendikdasmen sebesar Rp 33,5 triliun dan Kemendiktisaintek di angka Rp 57,7 triliun. Sedangkan Rp 101,5 triliun digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), riset, infrastruktur sekolah, dan lain-lain.
"Masih ada kurang lebih Rp 300 triliun, saya cari ke mana ini Rp 300 triliun, Rp 300 triliun ternyata dipakai untuk transfer daerah. Transfer daerah itu apa? Transfer daerah itu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, itu tidak masuk dalam ranah pendidikan," ujar Mekeng.
"Jadi ini semua kita tidak bisa bermimpi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 dalam keadaan begini, saya tidak yakin," sambungnya.
Mekeng menyebut pemerintah daerah banyak yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan. Menurutnya, anggaran pendidikan di RI mesti terus disuarakan.
"Pendidikan kita semakin hari semakin menurun, padahal semestinya tidak, karena 20 persen itu di dalam kita punya konstitusi itu dari APBN dan APBD. Jadi sarasehan ini, menurut saya, penting agar suara kita ini didengar oleh pemerintah," imbuhnya.
Tonton juga Video: Pemerintah Siapkan Rp 1,1 T untuk Biayai Sekolah Rakyat Setahun
