Legislator PKS soal Ramai Bendera One Piece: Jangan Cepat Menilai Buruk

Legislator PKS soal Ramai Bendera One Piece: Jangan Cepat Menilai Buruk

Anggi Muliawati - detikNews
Selasa, 05 Agu 2025 19:31 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Dwi/detikcom)
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Dwi/detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI. Mardani meminta semua pihak tak terburu-buru menilai itu fenomena buruk.

"Di era digital, semua punya akses pada informasi. Makanya ojo kesusu (jangan terburu-buru) menyimpulkan. Jangan cepat menilai itu buruk," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Mardani menilai generasi muda merupakan kelompok cerdas dan memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, perlu dilakukan pendekatan empati terhadap aspirasi masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti ngaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Mardani menilai fenomena bendera One Piece tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, selama tak ada unsur kekerasan, fenomena itu dapat menjadi ruang dialog antara negara dan warganya.

"Nikmati saja. Kadang cuma perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali," ujar Mardani.

Selain itu, dia mengaku tak melihat adanya pelanggaran terkait aksi pemasangan bendera One Piece. Menurutnya, fenomena itu hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.

"Nggak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat," kata Mardani.

"Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkis," imbuhnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku tak ada masalah dengan kreativitas terkait bendera One Piece. Namun Prasetyo meminta jangan sampai hal ini mengganggu kesakralan HUT ke-80 Republik Indonesia.

"Kami sebagai pemerintah dan tentunya kita semua, kita berharap di bulan Agustus ini, janganlah ternodai dengan hal-hal yang (tidak) sakral," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

Prasetyo menghormati kreativitas dari para komunitas. Menurut dia, kreativitas itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi.

Menurutnya, yang menjadi masalah ialah jika kreativitas itu dimanfaatkan untuk mengganggu kesakralan HUT RI. Dia menegaskan jika tindakan itu tidak benar.

Tonton juga video "Demokrat Minta Aparat Tertibkan Pengibaran Bendera One Piece" di sini:

(amw/fas)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads