Pemerintah Pastikan Transmigrasi Inklusif dan Prioritaskan Warga Lokal

Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengutamakan warga lokal di kawasan transmigrasi, termasuk di Kalimantan Utara.

Penegasan ini disampaikan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Dr. Velix Wanggai, menanggapi aksi damai yang dilakukan masyarakat adat Dayak, Tidung, dan Bulungan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Minggu (4/8).

"Kami bersyukur dengan adanya penyampaian aspirasi ini karena menjadi pintu masuk bagi kami untuk menjelaskan program transmigrasi yang pro masyarakat lokal (pro-growth) dan pro pertumbuhan (pro-growth) dan pro pemerataan (pro-equality) melalui program transmigrasi lokal, termasuk program transmigrasi di Tanah Borneo ini," ujar Velix dalam keterangan tertulis, Senin (4/8/2025)

"Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan saudara-saudara kami masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara agar program transmigrasi ini dapat berjalan dan mensejahterakan masyarakat lokal," imbuhnya.

Dalam aksi damainya, kelompok-kelompok masyarakat adat Dayak di Kalimantan Utara ini mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Velix pun menegaskan program transmigrasi di Kalimantan akan difokuskan pada transmigrasi lokal, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai prioritas utama penerima manfaat.

"Saudara-saudara saya di Kalimantan, khususnya yang saya cintai saudara-saudara di Kalimantan Tengah dan Masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, tidak perlu khawatir dengan program transmigrasi ini. Prioritas utama kami adalah warga lokal, khususnya dari masyarakat Dayak untuk ikut serta dalam transmigrasi lokal di Kalimatan," kata Velix.

Velix menegaskan para transmigran lokal ini akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti transmigran lainnya, mulai dari fasilitas perumahan, lahan pekarangan dan dukungan lainnya.

Sebagai informasi, Tanjung Selor-ibu kota Kalimantan Utara-memiliki sejarah panjang dengan transmigrasi. Kawasan ini awalnya terbentuk dari satuan-satuan pemukiman transmigrasi yang berkembang menjadi desa dan kecamatan di wilayah administratif Kabupaten Bulungan.