.webp)
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan tidak ada program penempatan transmigran baru baik lokal atau pendatang yang dijalankan di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini menanggapi pernyataan Pemerintah Daerah setempat yang menolak program transmigrasi dari pemerintah pusat.
"Kementerian Transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke satu wilayah tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 29 tahun 2009 yang bersifat bottom-up," kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Jumat (1/7/2025).
Iftitah mengatakan penempatan transmigran hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan resmi dari pemerintah daerah. Karena tidak ada permintaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi berita yang beredar. Saat ini transmigrasi telah berubah, tidak lagi top-down artinya dari pemerintah pusat menempatkan transmigran ke wilayah-wilayah tujuan tertentu, tetapi sekarang ini harus ada permintaan dari pemerintah daerah untuk penempatannya," paparnya.
Sementara itu untuk melihat potensi yang ada di kawasan transmigrasi, pada akhir Agustus mendatang Kementerian Transmigrasi mengirim 2.000 orang tim ekspedisi patriot, Mereka berasal dari tujuh perguruan tinggi negeri yaitu, UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UGM dan ITS.
Adapun tim tersebut terdiri atas 45 guru besar, serta para doktor, magister, sarjana, dan mahasiswa aktif. Mereka dibagi dalam 400 tim, masing-masing beranggotakan lima orang, yang akan disebar ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan penelitian terkait potensi di setiap kawasan.
Iftitah menegaskan saat ini tantangan terbesar Kementrans adalah mengubah persepsi masyarakat terhadap program transmigrasi lama yang sekadar memindahkan penduduk padat ke tempat ke tempat yang jarang. Saat ini, transmigrasi bertransformasi menjadi pembangunan kawasan ekonomi baru.
"Inilah yang menjadi tantangan terbesar kami Jadi hari ini transmigrasi bukan hanya sekedar perpindahan penduduk Tetapi penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi utamanya juga dengan mengutamakan pembangunan manusia dan distribusi SDM unggul," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menolak program transmigrasi di wilayahnya. Menurutnya, program ini hanya akan menambah angka kemiskinan di Kalbar. Terlebih dari 5,6 juta penduduk Kalbar, sebanyak 15 persen merupakan penduduk transmigran.
"Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan," kata Krisantus beberapa waktu lalu.
Krisantus juga mengaku tidak pernah meminta adanya transmigrasi penduduk ke Kalbar. Namun, ia menyarankan dana program tersebut dicairkan saja tanpa transmigrasi penduduk.
"Saya duitnya mau, tapi untuk merelokasi masyarakat di sana yang belum punya lahan, belum ada pekerjaan, belum ada rumah," bebernya.
Tonton juga video "Kementerian Transmigrasi Bekali Pegawainya agar Terhindar Korupsi" di sini:
(akd/akd)
