Di balik gemerlap gedung pencakar langit, padatnya lalu lintas, dan hiruk-pikuk aktivitas Kota Jakarta, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Meski begitu, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), persentase kemiskinan di Jakarta sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.
Menyoroti hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan, akan menerapkan sejumlah kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. Menurutnya, saat ini jumlah pencari kerja di Jakarta meningkat cukup signifikan, sehingga memungkinkan berpengaruh pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS.
"Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah," kata Pramono dikutip dari Antara.
Faktor Kenaikan Angka Kemiskinan di Jakarta
Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 464.870 orang, naik sekitar 15.800 orang dari periode sebelumnya. Garis kemiskinan Jakarta turut meningkat menjadi Rp852.798 per kapita per bulan, naik 6,79 persen dari September 2024.
"Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin," papar Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Nurul Hasanudin.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan angka kemiskinan di perkotaan meningkat, termasuk di Jakarta. Penyebab kenaikan ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki di kota yang mengalami kenaikan dari 5,87% menjadi 6,06%.
"Kita ketahui laki-laki menjadi ujung tombak perekonomian, maka kenaikan TPT laki-laki akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di perkotaan," paparnya.
Upaya Pemprov DKI Jakarta Atasi Kemiskinan
Meningkatnya angka kemiskinan di Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah nyata dengan menyusun tujuh kebijakan strategis. Langkah ini juga untuk mengurangi ketimpangan sosial demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
"Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan," ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati.
Suharini merinci tujuh langkah strategis yang akan ditempuh Pemprov DKI Jakarta, yaitu:
- Memperluas dan memperkuat bantuan sosial, dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi.
- Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis.
- Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta.
- Meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar, dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan.
- Memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk.
- Membangun fondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
- Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta.
Suharini menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga akan memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha. Hal ini bertujuan menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.
"Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil," papar Suharini.
Legislator Dorong Kebijakan Tepat Sasaran
Meski angka kemiskinan mengalami peningkatan, Jakarta tidak masuk dalam kategori 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Capaian ini pun menuai apresiasi dari Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. Ia menilai, capaian tersebut merupakan buah dari kebijakan yang tepat sasaran.
"Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Jakarta berhasil menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, kota besar pun bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Ini adalah bukti bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan," ujar Kenneth.
Menurutnya, sejumlah program prioritas Pemprov DKI Jakarta, seperti subsidi pendidikan melalui KJP dan KJMU, layanan kesehatan, hingga pelatihan dan penciptaan lapangan kerja berdampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Berbagai kebijakan itu telah memberikan dampak nyata. Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar program-program ini bisa diperluas dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya," lanjutnya.
Namun, ia mengimbau Pemprov DKI Jakarta terus mendorong strategi pengentasan kemiskinan agar bisa diperkuat secara berkelanjutan.
"Ke depan, tantangan tentu masih ada, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Namun, capaian ini bisa menjadi modal yang sangat positif untuk terus memperkuat keadilan sosial di DKI Jakarta," pungkas Kenneth.
Tonton juga video "Mensos: Strategi Presiden Mengentaskan Kemiskinan Mulai Munculkan Hasil" di sini:
(akd/akd)