Transformasi Digital Dorong Layanan Publik Lebih Efisien dan Transparan

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong transformasi digital demi menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, akuntabel, dan inklusif. Langkah strategis ini tidak hanya menyasar percepatan administrasi, tetapi juga bertujuan memastikan bahwa masyarakat dari kota hingga pelosok desa bisa menikmati layanan publik yang setara dan berkualitas.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan transformasi digital menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Prabowo menegaskan pentingnya digitalisasi untuk menciptakan layanan publik yang transparan dan terintegrasi.

"Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan public dilakukan secara transparan melalui digitalisasi," ujar Meutya dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2025).

SPBE dan Pusat Data Nasional

Salah satu pilar transformasi digital adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan lebih dari 24 ribu aplikasi pemerintah ke dalam sistem terpadu. Melalui penerapan standar interoperabilitas, SPBE membantu mengurangi duplikasi data dan mempercepat koordinasi lintas instansi.

Untuk menopang SPBE, pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Proyek ini menjadi infrastruktur kunci yang akan menyimpan data dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam satu ekosistem yang aman dan terpusat. Selain itu, data pribadi masyarakat seperti data KTP, nomor rekening, dan nomor HP juga akan disimpan di sini.

Meskipun operasional PDN 1 meleset dari target awal 1 Juni 2025, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini demi mewujudkan pemerintahan digital yang tangguh. Meutya mengklaim bahwa saat ini, proyek PDN 1 tengah melalui tahapan uji stress, yaitu pengujian yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem bekerja ketika menghadapi skenario risiko ekstrem.

"Jadi, pada dasarnya, kita saat ini sedang dalam persiapan operasional bersama BSSN. Ketika PDN betul-betul layak uji, sudah stress test dan lain-lain baru PDN 1 akan kita operasionalkan," ujarnya.

Ia menambahkan, karena menyangkut data masyarakat yang bersifat sensitive, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam membangun proyek ini.

"Ini untuk kehati-hatian bahwa ini data masyarakat, maka nanti baru ada betul-betul beroperasi. Jadi, kalau disebut beroperasi, sekarang sudah sih sudah, tapi masih ada stress test yang dilakukan sambil kita mencoba berjalan," jelasnya.

PDN diproyeksikan memiliki kapasitas besar dengan prosesor 25.000 cores, memori 200 terabyte, dan penyimpanan 40 petabyte.

SiCantik dan SPLP: Layanan Makin Dekat ke Warga

Transformasi digital tidak hanya sebatas sistem internal, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah SiCantik Cloud, aplikasi layanan perizinan berbasis cloud yang dikembangkan Komdigi. Aplikasi ini mempermudah proses perizinan usaha, mengurangi interaksi langsung, dan mendorong transparansi.

Hingga kini, tercatat lebih dari 34.000 izin telah diterbitkan lewat SiCantik di 103 daerah, termasuk daerah terpencil di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.

Di Kota Tegal, SiCantik resmi diluncurkan oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono pada Jumat (7/3) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Alaya Sewagati. Peluncuran ini sekaligus menjadi bagian dari refleksi satu tahun MPP Alaya Sewagati beroperasi.

SiCantik Cloud di Tegal mendukung 25 jenis layanan perizinan non-OSS dan telah terkoneksi dengan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Nasional. Sistem ini juga memungkinkan percepatan layanan izin kesehatan, seperti surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Saya sangat mengapresiasi inovasi ini dan berharap dengan adanya program-program ini, MPP Alaya Sewagati akan semakin maju dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Tegal," ujar Dedy Yon, dikutip dari Antara.

Langkah ini juga mendukung program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta mencerminkan keseriusan daerah dalam menghadirkan layanan publik yang setara.

Sementara itu, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memfasilitasi pertukaran data antarinstansi secara otomatis. Hingga kini, SPLP telah digunakan oleh 61% dari total 629 instansi di Indonesia, dengan tingkat layanan mencapai 99,5%.

Sistem ini memungkinkan proses integrasi antardata berjalan lebih cepat dan efisien, memperkuat koordinasi lintas lembaga dan memperkecil risiko duplikasi data.

Dari sistem data terpusat hingga layanan perizinan daring, transformasi digital kini bukan lagi mimpi. Dengan program yang berkelanjutan dan sentuhan nyata di lapangan, masa depan layanan publik Indonesia mulai terasa: lebih cepat, lebih transparan, dan lebih setara untuk semua warga.

Tonton juga video "Kolaborasi Komdigi-Inggris Perkuat Regulasi AI di Indonesia" di sini: