Digitalisasi Lewat SPBE Percepat Efisiensi & Transparansi Layanan Publik

Pemerintah terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan adalah pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengintegrasikan layanan lintas instansi dan sektor. Keberadaan Pusat Data Nasional turut memperkuat sinergi dan efektivitas pelayanan lintas kementerian dan daerah.

Sebelum ada SPBE ini, pelayanan masih tergolong manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurus persoalan administrasi. Selain itu, tidak adanya sistem digital membuat masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh untuk pergi mengurus ke kantor pelayanan administrasi terdekat.

Alasan tersebut yang membuat pemerintah gencar untuk mengimplementasikan SPBE. Program Ini dibuat untuk mengalihkan format sebelumnya yang berjalan manual menjadi dalam jaringan (daring). Konversi ini merupakan langkah yang cukup inovatif, serta akan menimbulkan dampak yang lebih efektif dan efisien.

Implementasi SPBE tersebut telah banyak diterapkan di kabupaten atau kota, salah satunya Kabupaten Sergai di Dinas Kominfo yang telah meluncurkan program registrasi online kerja sama media massa yang disingkat dan dinamai 'ROMS Manja' atau singkatan dari Registrasi Online Media Massa di Genggaman Anda pada November lalu.

Kemudian Pemkab Sergai melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga punya pelayanan online yang diberi nama Buat Administrasi Kependudukan Secara Online Untuk Rakyat (Bakso Urat). Lewat aplikasi layanan yang sebelumnya bersifat manual dan memakan waktu, kini dapat dipersingkat melalui pemaksimalan Informasi Technology (IT), tentu akan memudahkan masyarakat yang tinggalnya jauh dari pusat pemerintahan.

Selanjutnya program Disdukcapil lainnya yaitu Inovasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Peduli Masyarakat (Sila Kelima) yang dilaunching pada akhir tahun 2023 oleh Bupati Sergai Darma Wijaya di Kantor Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu.

"Jadi, sekarang jika ingin mengurus dokumen kependudukan tidak lagi seperti dahulu yang memakan waktu cukup lama dan jauh dari pusat pemerintahan kota kabupaten. Masyarakat cukup datang di kecamatan masing-masing ataupun bisa melalui aplikasi yang sudah tersedia," terang bupati.

Semua program ini mendapat respon baik dari salah satu warga Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah, Nurul Chaniago menyampaikan bahwa pelayanan yang bersifat digital akan lebih memudahkan dan tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat Sergai.

"Sebagai masyarakat saya sangat mengapresiasi Pemkab Sergai khususnya program yang dibuat oleh Disdukcapil Sergai. Selain lebih mempermudah dan cepat, kepengurusan dokumen juga tidak dipungut biaya alias gratis loh," jelasnya beberapa waktu lalu, dilansir dari detikSumut.

Selain Pemkab Sergai, penerapan SPBE telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka yang berpartisipasi dalam kegiatan Digital Talent Scholarship Government Transformation Academy yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Komdigi RI melalui Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Penelitian Komdigi Bandung, Juni lalu.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam upaya penguatan peran SDM di bidang teknologi informasi guna mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah pusat menegaskan perlunya SDM yang kompeten di seluruh instansi, termasuk pemerintah daerah, untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif, efisien, dan transparan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Majalengka, Shidarta menyampaikan peran admin media sosial di tiap OPD kini menjadi semakin strategis. Berdasarkan fakta, hampir seluruh masyarakat saat ini aktif bermedia sosial menggunakan smartphone sehingga media sosial tak hanya sebagai sarana informasi, tapi media sosial dapat menjadi alat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

"Pentingnya perangkat daerah hari ini untuk memanfaatkan media sosial, dan untuk itu diperlukan admin dapat mengelola media sosial dengan baik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Shidarta dalam keterangan yang dikutip kembali Jumat, (25/7/2025).

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap digitalisasi layanan publik. Upaya pemerintah ini untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Diketahui, pada Januari lalu, Presiden Prabowo menerima kunjungan dari pihak Kementrian Komdigi di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis, khususnya mengenai transformasi digital dan implementasi e-government di berbagai sektor layanan publik.

"Sebagaimana kita tahu, Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi," ujar Meutya Hafid dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini mengatakan hasil evaluasi tahun 2024 menghasilkan indeks SPBE Nasional adalah 3,12 dengan predikat baik. Sejak pertama kali dilakukan evaluasi SPBE pada tahun 2018, Indeks SPBE Nasional terus bergerak naik.

"Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi di tahun 2024, Indeks SPBE Nasional adalah 3,12 dari skala 5 dengan kategori Baik. Capaian tersebut telah melampaui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 2,60," kata Rini beberapa waktu lalu.

Evaluasi SPBE, kata Rini, dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Dari evaluasi ini mencerminkan bahwa pemerintah telah mendorong transformasi digital menjadi lebih efisien dan transparan. Transformasi digital ini juga diharapkan dapat mendukung agenda digitalisasi sebagai salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik di Indonesia.

Tonton juga video "Menkomdigi: Digitalisasi Jadi Instrumen Pemberantasan Korupsi" di sini: