Amnesti Diberikan ke Hasto, Tersangka Lain di Kasus Harun Masiku Tetap Diproses

Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemberian amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menegaskan tersangka lain dalam kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku tetap diproses.

"Amnesti jelas menyebut nama orang. Jadi, yang terkait dengan (kasus) Pak Hasto, yang diberikan adalah kepada Pak Hasto ya," kata saat jumpa pers Supratman di Kantor Kemenkum, Jumat (1/8/2025).

Sebagai informasi, dalam perkara tersebut, ada nama Donny Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP yang turut menjadi tersangka.

Donny ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara ini pada akhir tahun kemarin. Donny hingga saat ini masih belum ditahan.

Sementara, Hasto telah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku. Pemberian amnesti akan membuat Hasto tak perlu menjalani hukumannya.

Supratman mengatakan tidak ada ketentuan mengatur bahwa pemberian amnesti hanya berlaku terhadap proses hukum yang sudah inkrah. Dia turut menjelaskan bahwa amnesti maupun abolisi memiliki kemiripan dalam pemaknaan. Hal ini bisa dilihat dari undang-undang nomor 11 tahun 1954.

"Intinya adalah, baik amnesti maupun abolisi, yang menghentikan proses penuntutan dan termasuk memberi pengampunan, tidak sama sekali ada aturannya bahwa putusannya itu harus inkrah, nggak ada," kata dia.

"Nah, karena itu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, itu soal penilaian presiden," lanjutnya.