.webp)
Pemprov DKI Jakarta tengah ancang-ancang mencabut bantuan sosial (bansos) dari warga yang ketahuan terlibat judi online (judol). Bansos warga yang ketahuan terlibat judol akan dialihkan ke yang lebih berhak.
Untuk mendeteksi penyalahgunaan bansos, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Mulai dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kolaborasi ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (23/7), sebagai bagian dari upaya bersama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun.
15 ribu warga di antaranya tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Data ini tercatat pada sepanjang 2024.
"Di antara 602 ribu orang tersebut, terdapat 15.033 warga DKI Jakarta sebagai penerima bansos yang masuk ke daftar pemain judi online periode tahun 2024 tersebut," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Sabtu (26/7/2025).
Bansos Dialihkan Jika Terlibat Judol
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bansos ditujukan bagi warga yang membutuhkan. Dia tak segan mengalihkan bansos ke warga lain yang lebih berhak menerima apabila penerima terlibat judol.
"Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan," kata Pramono di Ex-Taman Anggrek, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7/2025).
 Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Brigitta Belia/detikcom) |
Pramono ingin bansos yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh warga sebagaimana mestinya. Untuk itu, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran.
"Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat," jelas Gubernur Pramono.
Ajak Ciptakan Lingkungan Sehat
Pramono mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.
Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan," tuturnya.
Pemprov DKI saat ini tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.
Simak juga Video: Kemensos Akan Ke BI untuk Cek Penerima Bansos yang Terlibat Judol
