BPS Rilis Kemiskinan Turun, Gus Ipul: Buah Strategi Besar Presiden

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem per Maret 2025.

Dalam konferensi pers di Gedung Aneka Bhakti Jakarta, Jumat (25/7/2025), Gus Ipul menegaskan bahwa hasil ini merupakan bukti nyata bahwa strategi besar Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak signifikan.

"Hari ini kita mulai merasakan buah dari strategi besar Presiden Prabowo. Langkah-langkah konkret dalam penanganan kemiskinan kini terlihat hasilnya, dan itu ditunjukkan secara data oleh BPS," ujarnya.

Gus Ipul merinci pendekatan sistematis yang dilakukan Kementerian Sosial sebagai pelaksana utama program bantuan sosial (Bansos):

1. Perbaikan Data melalui DTSEN. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kementerian Sosial melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan akurasi dan validitas data penerima manfaat.

2. Pengalihan dan Penyisiran Sasaran. Pemerintah melakukan pergeseran sasaran Bansos seperti PKH, Sembako, dan PBI dari masyarakat kelas menengah (desil 6-10) kepada mereka yang benar-benar miskin (desil 1-2). Termasuk di dalamnya:

• Pengalihan 1,9 juta KPM PKH dan Sembako dari desil atas ke desil bawah.

• Pengalihan 8,2 juta penerima PBI yang NIK-nya tidak aktif ke kelompok miskin riil.

• Triwulan pertama: 15 juta lebih penerima dari desil 1-4 menerima Bansos.

• Triwulan kedua: meningkat menjadi 16 juta KPM atau naik 9,8%.

• Penerima ganda (PKH dan Sembako): meningkat dari 6 juta menjadi 8 juta lebih (naik 31,8%).

3. Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi.

Kemensos memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sistem usul-sanggah diperkuat agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemutakhiran data.

"Bansos bukan sekadar angka di rekening, tapi penyambung hidup masyarakat. Karena itu, harus benar-benar tepat sasaran," tegas Gus Ipul.

Langkah-langkah tegas dilakukan demi integritas distribusi bantuan sosial:

1. Bekerja sama dengan PPATK untuk mengecek apakah penerima terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme atau peredaran narkoba.

2. ⁠Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi rekening penerima Bansos yang tidak aktif atau memiliki saldo tidak wajar.

3. ⁠Evaluasi penerima bansos yang sudah lebih dari lima tahun kecuali penyandang disabilitas dan lansia yang masuk desil 1,2, 3 dan 4.

"Tidak ada Bansos yang dikurangi. Yang ada adalah Bansos yang dialihkan dari yang tidak berhak ke yang benar-benar membutuhkan," tambah Gus Ipul.

Sebagai bentuk komitmen, Presiden Prabowo telah menambah jangkauan dan nilai bantuan sosial:

1. Penebalan Bansos Juni-Juli: mencakup 18,3 juta KPM senilai Rp400 ribu per KPM.
2. ⁠Tambahan bantuan beras bagi keluarga rentan.

Gus Ipul mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja besar membangun kemandirian.

"Bansos adalah jaring pengaman, tapi pemberdayaan adalah jalan keluar. Kita harus bergerak bersama, pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sipil," tegasnya.

Kemensos menegaskan komitmennya untuk:

1. Konsisten menggunakan DTSEN sebagai acuan tunggal.

2. ⁠Menguatkan kolaborasi lintas sektor.

3. ⁠Melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian penerima manfaat.

Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh langkah ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk mengawal kebijakan ini.

"Kami mohon doa restu dari rekan-rekan media dan masyarakat. Ini bukan kerja satu kementerian, tapi kerja bangsa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal," pungkasnya.