.webp)
Mantan Ketua KPK sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyampaikan hasil kajian terkait tata kelola di sektor tambang. Kajian itu terkait potensi terjadinya korupsi di sektor tambang dan dampak buruk lainnya.
"Teman-teman (Muhammadiyah) mengidentifikasi adanya potensi terjadinya korupsi, termasuk dampak-dampak lain yang muncul atau diakibatkan dari tata kelola tambang yang tidak benar dilakukan di lapangan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025).
Budi mengatakan hasil kajian itu akan jadi masukan dan pengayaan bagi KPK. Lokasi yang dikaji adalah di Morowali dan Halmahera.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti akan kami pelajari terlebih dahulu secara detail terkait dengan hasil kajian itu. Akan kita matching-kan juga dengan kajian yang telah KPK lakukan," kata dia.
"Ada beberapa daerah seperti di Morowali, di Halmahera juga," tambahnya.
Sebelumnya, Busyro Muqoddas mendatangi gedung KPK untuk melakukan audiensi. Busyro menyerahkan hasil kajian dari PP Muhammadiyah terkait tata kelola di sektor tambang.
Busyro menjelaskan, ia ditemui oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam audiensi hari ini. Dia mengatakan saat ini sudah ada MoU antara Muhammadiyah dan KPK terkait model pencegahan korupsi berbasis perguruan tinggi.
"Tentang bagaimana model pencegahan yang berbasis pada perguruan tinggi. Salah satunya aja di samping banyak tadi. Nah itu kami ingin meneruskan dan disambut dengan baik, dengan senang hati, dan terbuka," kata Busyro di KPK.
Simak juga Video: Muhammadiyah Minta Keputusan Kelola Tambang Tak Ditarik-tarik ke Politik
(ial/wnv)
