Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengajak seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ambil bagian dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ajakan tersebut disampaikan Saifullah saat berdialog dengan para pendamping PKH dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, hari ini.
Dalam peninjauan tersebut, Saifullah menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat, termasuk ketersediaan tenaga pendidik dan pendamping. Dia menemukan bahwa beberapa aspek layanan pendidikan di Sekolah Rakyat masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal pendampingan siswa di lingkungan asrama.
"Banyak hal yang harus kita cukupi, kita perbaiki tentang layanan di Sekolah Rakyat ini. Mungkin kepala sekolahnya ada, gurunya cukup, bisa jadi wali asrama dan wali asuhnya kurang. Maka teman-teman saya minta untuk mem-backup," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2025).
Menurutnya, keberadaan wali asrama dan wali asuh sangat penting untuk membentuk kedisiplinan dan karakter para siswa yang berasal dari latar belakang sosial serta budaya beragam. Sebagian siswa, misalnya, masih terbiasa bangun siang atau bermain di luar ruangan hingga larut malam.
"Perubahan kebiasaan ini, menurutnya, hanya bisa dilakukan dengan pendekatan holistik dan kerja sama dari semua pihak di lingkungan sekolah," jelasnya.
Tak hanya soal pendidikan dan pendampingan, aspek keamanan juga menjadi perhatian Saifullah. Dia menyebutkan bahwa Taruna Siaga Bencana (Tagana) akan diperbantukan untuk mendukung keamanan dan keteraturan di lingkungan sekolah.
Saifullah menyinggung data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menunjukkan bahwa lebih dari empat juta anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA) masih belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berada dalam kondisi rentan putus sekolah.
"Sekolah Rakyat, menurutnya, merupakan upaya konkret untuk menjangkau anak-anak yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal," tuturnya.
Untuk itu, Saifullah meminta para pendamping PKH melakukan profiling secara cermat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna memastikan anak-anak yang paling membutuhkan bisa mengakses pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Maka teman-teman sekalian, karena basisnya data, kerja kita harus terukur. Kita harus mulai melihat profil KPM dengan sungguh-sungguh," ungkap Saifullah.
Upaya ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau, menciptakan peluang baru bagi keluarga miskin, dan miskin ekstrim agar dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sementara itu, Kepala SRMA 17 Surakarta Sephtina Sinta Sari turut mengkonfirmasi hal tersebut. Sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai pada 14 Juli 2025, dia menyadari bahwa membentuk kedisiplinan siswa memerlukan kesabaran dan ketelatenan tinggi.
"Pentingnya kehadiran figur pengasuh yang mampu mendampingi anak-anak dalam proses pembentukan karakter mereka. Peran ini tidak bisa digantikan hanya oleh guru atau kepala sekolah," kata Sephtina.
Mendukung pandangan tersebut, Kemensos bakal beri pelatihan bagi wali asuh dan wali asrama agar mereka memiliki kemampuan mendampingi siswa secara lebih efektif. Pelatihan tersebut termasuk dalam mengelola kebutuhan emosional dan sosial anak-anak.
Dukungan juga datang dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang menyatakan keseriusan untuk memperkuat peran pendamping dan pengasuh di lingkungan Sekolah Rakyat. Dia akan melibatkan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memberikan konsultasi rutin dan pelatihan parenting kepada para wali asuh dan wali asrama.
"Nanti untuk wali asuh dan wali asrama, kami ada tambahkan psikolog klinis kami agar bisa berdiskusi tentang cara parenting dan lain-lain. Nanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) akan saya kirim ke sini untuk pelatihan parenting," tutup Respati.
(akn/ega)