.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI. Rapat dilakukan untuk membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
Usai rapat, Sjafrie mengatakan pagu indikatif untuk urusan keamanan dirasa belum mencukupi. Untuk itu, pihaknya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 184 triliun dalam rapat tersebut.
"Jadi tadi sudah saya laporkan kebutuhan kita berapa dan ini oleh Komisi I akan dibahas di Banggar, tapi kita juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Bapenas. Rp 184 Triliun (pengajuan tambahan anggaran)," kata Sjafrie di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sjafrie menjelaskan tambahan anggaran itu untuk kebutuhan prioritas pertahanan yang sangat penting, yaitu soal pembangunan kekuatan hingga kesejahteraan personel. Usulan tambahan anggaran itu diperuntukkan buat pembinaan kekuatan di TNI.
"Yang tentunya akan digunakan oleh TNI serta juga akan digunakan oleh masing-masing markas besar angkatan untuk pembinaan kekuatan di lingkungan TNI," sebutnya.
Sjafrie melanjutkan pagu indikatif yang sudah ditetapkan untuk urusan keamanan dirasa belum cukup. Dia menegaskan menjaga kedaulatan negara tidak murah.
"Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal untuk menjamin kedaulatan negara," sebutnya.
Sjafrie menjelaskan kebutuhan anggaran untuk alutsista besar, tapi yang dialokasikan kecil. Dari anggaran yang ada, 50 persen telah digunakan untuk belanja pegawai.
"Ya, memang kita membutuhkan alutsista itu cukup besar, tapi anggaran yang dialokasikan cukup kecil. Justru kita tahu belanja pegawai itu sekarang sudah 50 persen," katanya.
Simak juga Video: Respons Kapolri Soal Anggaran TNI-Polri Dipangkas untuk Gaji Hakim
