.webp)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyikapi sejumlah kementerian yang meminta tambahan anggaran ke DPR RI untuk 2026. Said menyebut pembahasan anggaran di DPR masih tahap awal.
"Ini masih pembahasan awal. Rencana kerja pemerintah baru dibahas sama Badan Anggaran. Tentu yang diterima oleh kementerian atau lembaga saat ini baru alokasi dasar. Biasanya isinya dukungan manajemen," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Said mengatakan Banggar membahas pokok-pokok kebijakan fiskal. Ia mengatakan hal itu akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ke depannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, Banggar membahas asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal termasuk makro postur di dalamnya, itu bagian dari pengantar nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden," katanya.
Said mengatakan fiskal RI di semester kedua masih dalam kategori baik. "Nggak, masih bagus kok. Masih insya Allah. Masih, effort-nya sudah mulai kelihatan. Kalau awal Maret itu sekitar 12,3 persen. Kali ini sudah turun jauh 6 persen dan saya yakin melihat outlook yang disampaikan pemerintah masih mumpuni fiskal kita. Sampai semester kedua," tambahnya.
Adapun sejumlah kementerian tengah membahas rancangan anggaran untuk periode 2026. Mayoritas kementerian atau lembaga mengusulkan adanya tambahan anggaran di periode berikutnya.
Lembaga negara tersebut di antaranya BUMN, Bakamla, Kemendes, Kemenko bidang Pangan hingga Kejagung. Pun termasuk lembaga yudikatif MA, MK, KY yang turut serta meminta tambahan.
Simak juga Video: Kemkomdigi Minta Tambahan Anggaran Rp 12,6 T di 2026
