PKS Ngotot Minta Audit Daftar Pemilih di DKI

Jakarta - PKS ngotot menuntut dilakukannya audit terhadap daftar pemilih di DKI Jakarta. Ini diperlukan agar tidak ada pemilih siluman atau warga yang kehilangan hak pilihnya."Itu tuntutan awal kami, agar KPUD mengaudit daftar pemilih tetap (DPT). Audit ini bisa dilakukan oleh lembaga independen agar menghasilkan daftar yang benar-benar diakui pemilih," kata Ketua Bidang hukum dan Politik DPW PKS DKI Rois Hadayana Syaugie.Hal itu disampaikan dia dalam keterangan pers di kantor Adang Dani Center, Jl Biliton 11, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/6/2007).Menurut Rois, audit ini perlu dilakukan agar apa yang menjadi temuan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) dan National Democratic Institute (NDI) tentang ghost voter atau pemilih siluman tidak terjadi."Ghost voter ini potensial untuk dimanipulasi. Kita tidak ingin ini terjadi. Kita ingin semua transparan. Kita juga minta agar KTP yang sah warga DKI Jakarta jadi alat bukti yang sah bagi pemilih," jelas dia.Rois mengungkapkan, PKS sudah sering meminta transparansi data pemilih, namun hasilnya selalu mengecewakan. Berbagai kalangan lantas menilai akses bagi warga untuk membela haknya tidak terbuka.Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PKS DKI Igo Ilham menilai, selama ini KPUD DKI kurang proaktif dalam menginformasikan pendaftaran para pemilih. Bahkan waktu yang diberikan cukup singkat sehingga masyarakat kesulitan untuk mengecek dan mendaftar sebagai pemilih.Igo menyebutkan, data survei LP3ES dan NDI, sekitar 1,2 juta atau 21 persen dari total warga Jakarta bakal kehilangan suaranya. Sedangkan 25 persen lainnya dinilai sebagai pemilih siluman. Artinya, ada namanya tapi tidak diketahui orangnya apakah sudah pindah atau meninggal dunia."Jadi sebenarnya, tahapan awal pilkada ini saja sudah ada hambatan dan berpotensi untuk penyimpangan. Seharusnya KPUD melakukan verifikasi ulang," katanya. (nvt/nrl)