Eddy Soeparno Minta Pelaku Premanisme terhadap Investor Ditindak Tegas

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 13 Mei 2025 18:40 WIB
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyayangkan aksi premanisme yang terjadi kepada investor dan pelaku usaha. Hal ini merespons video yang beredar luas di media sosial baru-baru ini.

Video tersebut menampilkan sejumlah pelaku usaha Cilegon yang berasal dari sejumlah organisasi pengusaha nasional yang terkesan memaksa dan mengintimidasi investor proyek Chandra Asri Alkali dengan meminta jatah pekerjaan tanpa tender.

Dia pun meminta para pelaku ditindak tegas. Sebab jika dibiarkan, dikhawatirkan bisa mengganggu iklim investasi di Indonesia.

"Kita tengah memulihkan iklim investasi di Indonesia akibat aksi premanisme yang mengganggu investor dan pelaku usaha, kini kita tercoreng kembali citranya akibat aksi intimidatif yang ditunjukkan sejumlah pelaku usaha yang mendesak pembagian alokasi pekerjaan dalam jumlah besar tanpa tender," ujar Eddy dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Eddy mengatakan konten tersebut menyebar ke kalangan investor dalam dan luar negeri yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kondisi iklim investasi di Indonesia. Karena itu, dia mendesak perwakilan organisasi pelaku usaha yang diduga menekan dan mengintimidasi investor, segera ditindak tegas oleh pimpinan organisasi induknya di pusat.

"Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, aparat penegak hukum harus segera menindak oknum-oknum yang meresahkan ini agar Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa kita tidak mentolerir aksi-aksi 'koboi' tersebut," tegasnya.

Selain itu, agar kepercayaan investor tidak susut terhadap iklim investasi Indonesia, Doktor Ilmu Politik UI ini mendukung pelaku usaha yang diganggu oleh ulah premanisme segera melapor ke Satgas Investasi Kementerian Investasi/BKPM. Dengan begitu oknum pelaku bisa ditangani dan permasalahannya segera terselesaikan.

"Terakhir, perlu saya tegaskan kembali bahwa siapa saja yang mengganggu iklim investasi dan bisnis di Indonesia sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%," tutupnya.

Tonton juga "MPR: RI Tak Tolerir Premanisme Berkedok Ormas" di sini:




(prf/ega)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork