.webp)
KPU menilai idealnya anggaran pilkada berasal dari APBN. KPU mengungkapkan sulitnya lobi-lobi pencarian dana Pilkada 2024 dari APBD.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan pihaknya harus membagi tugas kepada jajaran KPU tingkat daerah untuk lobi-lobi anggaran ke pemerintah daerah saat KPU pusat tengah menyiapkan pilpres.
"Bayangkan, ketika kita menyiapkan pilpres kemarin, teman-teman menyiapkan lobi untuk anggaran dari dana dari pemda," ungkap Afif dalam diskusi 'Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan' di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Afif menilai akan lebih baik dan mudah anggaran pilkada bersumber dari APBN. Afif meyakini kesulitan anggaran melalui APBD juga turut dialami pihak Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.
"Sebenarnya idealnya anggaran itu mending APBN aja," sebut Afif.
Afif menyebut jajaran KPU di daerah yang betul-betul merasakan kesulitan lobi-lobi anggaran APBD. Afif meyakini hal yang sama turut dialami oleh Bawaslu tingkat daerah.
"Karena ketika dinamikanya di pemda, APBD, wah itu dinamika lobi-lobinya juga berat. Kadang-kadang KPU-nya juga susah, mungkin Bawaslu juga," imbuhnya.
Simak juga Video 'Ketua KPU Sampaikan Perkembangan Terkini Terkait Pemungutan Suara Ulang':
(rfs/rfs)
