.webp)
Wamendagri Bima Arya mengungkapkan saat ini pemerintah tengah mempercepat digitalisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui sistem e-voting. Bima Arya mengatakan pemilihan melalui e-voting telah digunakan di kurang lebih seribu desa dan akan diperluas kembali.
"Saat ini sebetulnya pemilihan kepala desa secara digital atau e-voting itu sudah berjalan di 1.910 desa atau di 16 provinsi antara 2013 sampai 2023. Jadi e-voting ini memungkinkan, sudah dilakukan dengan lancar, tidak bermasalah," kata Bima Arya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Senin (5/5/2025).
Bima Arya mengatakan saat ini pemerintah tengah membahas aturan teknis, yakni turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Termasuk, kata dia, membahas terkait prosedur baru dalam pemilihan kepala desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Juga ada proses sekarang untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ya, terkait dengan pemilihan kepala desa," katanya.
"Itu hari ini Kemendagri tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk rumusan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan prosedur teknis pemilihan kepala desa," sambungnya.
Menurut Bima Arya, pelarangan calon tunggal dalam pilkades menjadi salah satu perubahan penting yang akan diatur. Namun dia mengatakan detail teknisnya saat ini masih dalam pembahasan lintas kementerian.
"Ada hal-hal yang berubah di situ, tidak diperbolehkannya calon tunggal. Tapi kemudian turunan teknis seperti apa, ini kita bicarakan seperti itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Bima Arya membuka wacana menggabungkan pilkades ke dalam pemilu nasional. Meskipun hal itu memerlukan banyak penyesuaian dalam undang-undang.
"Apakah kita bisa merespon misalnya menggabungkan itu ke dalam rezim pemilu? Ya tentunya harus banyak penyesuaian undang-undang," tuturnya.
'Simak juga Video Budi Arie: Feeling Saya 1-2 Tahun Lagi Pilkopdes Kalahkan Pilkades'
