.webp)
Gubernur Banten Andra Soni menyinggung soal investor yang memiliki kantor dan pelaporan pajak di Jakarta tapi membangun pabrik di Provinsi Banten. Dia berharap ada aturan yang lebih menguntungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
"Banten ini kan kelima tingkat investasinya. Nah, kami selalu dapat dana bagi hasil PPh 21 dan PPh 25. Kendalanya di PPh 25, pelaporan pajak. Pabrik ada di Banten, kemudian kantor pusat di wilayah lain, salah satunya di Jakarta," ucap Andra Soni di Kabupaten Tangerang, Selasa (29/4/2025).
Andra berharap ada terobosan regulasi agar Pemerintah Banten mendapat keuntungan lain dari adanya pabrik di Banten. Ia mengatakan Banten membutuhkan anggaran untuk mendukung agar investasi terus berkembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin ada sebuah terobosan regulasi supaya ada benefit lain yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Banten terkait investasi yang masuk di wilayah Banten," katanya.
"Karena dengan dana bagi hasil tersebut, Pemerintah Provinsi Banten akan mendapat anggaran yang dapat digunakan untuk menunjang investasi di Provinsi Banten, salah satunya membangun jalan, jembatan, dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Andra, salah satu kegiatan investasi yang sering memiliki kantor pusat di luar Banten tetapi pabriknya berada di Banten adalah penanaman modal asing (PMA). Hal ini tak lepas dari izin PMA yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Karena kan PMA ke pemerintah pusat dulu. Pemerintah pusat biasanya berada di ibu kota negara, kemudian kami di daerah berharap semoga bagi hasil dalam pajak dan sebagainya bisa dinikmati wilayah yang jadi sasaran dari investasi tersebut," katanya.
'Lihat juga Video KPU Tetapkan Andra Soni-Dimyati Natakusumah Menang Pilgub Banten 2024'
