Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menginginkan BUMD menjadi kekuatan ekonomi di daerah. Rifqi tidak menginginkan direksi hingga komisaris BUMD diisi oleh tim sukses (timses) gubernur hingga wali kota.
"Kita ingin menjadikan BUMD kita ini sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah. Kita tidak ingin BUMD itu justru menjadi bagian dari penggunaan dana APBD yang dihajatkan untuk para tim sukses gubernur, bupati, wali kota," kata Rifqi usai rapat kerja dengan Kemendagri yang salah satunya membahas BUMD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Rifqi khawatir masuknya timses menjadi direksi hingga komisaris membuat BUMD tidak berkembang. Untuk itu, Rifqi mendorong adanya dirjen pengawasan dan pembinaan BUMD di Kemendagri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti jadi direksi tim suksesnya, jadi dewan pengawasnya, dari komisarisnya, yang ternyata BUMD-nya nggak berkembang," ucapnya.
Rifqi menjelaskan dirjen itu akan mengawasi BUMD agar selalu dalam kondisi yang sehat. Jika dalam perjalanan kondisi BUMD tidak baik, ada potensi untuk dibubarkan.
"Melalui dirjen ini nanti akan disehatkan yang nggak sehat. Kalau memang nggak kuat lagi kita bubarkan. Yang sehat kalau perlu kita bikin holding BUMD untuk kemudian bisa membantu daerah-daerah lain yang BUMD-nya belum kuat tapi potensi sumber daya alam dan ekonominya baik," tuturnya.
Politikus NasDem itu tak masalah jika sosok yang ditempatkan sebagai komisaris BUMD adalah orang yang tepat. Yang jadi masalah menurut Rifqi adalah ketika BUMD merugi usai direksinya diisi oleh timses.
"Kalau soal orang sebetulnya sepanjang diletakkan secara tepat dan profesional mungkin tidak menjadi isu. Akan menjadi isu kalau kemudian itu tidak menghasilkan profit bagi BUMD-nya," sebutnya.
'Simak juga Video: Mendagri Tito Ungkap Banyak BUMD Merugi gegara 'Ordal'